VIDEO: Tok! DPR Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, PKS Masih Keras Menolak

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Anies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam

NasDem menilai Jakarta tidak bisa lepas dari sejarah sebagai kota perjuangan, kota proklamasi, kota politik.

Usulan itu sebagai salah satu cara untuk mengurai kemacetan terjadi di Jakarta.

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Saat pembacaan DIM mengenai tata cara pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, satu ruangan tertawa

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.