Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Jokowi menegaskan paling penting baginya mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan.

Pemasangan baliho dilakukan menyambut HUT ke-65 Jokowi yang jatuh pada Minggu (21/6). Baliho terpasang di beberapa titik strategis Kota Solo.

Razman menuturkan, Jokowi ingin segera menjelaskan tuduhan terkait ijazah di forum pengadilan, bukan hanya di ruang publik.

Karangan bunga milik Prabowo diletakkan di sisi kiri gerbang masuk rumah.

Ditanya kesannya setelah bertemu Jokowi, Kevin menyebut energi mantan Presiden itu masih sangat kuat.

Meski belum mengungkap tanggal pasti, ia menyebut proses tersebut tidak akan berlangsung dalam waktu lama.

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.