Lestarikan Budaya, Pemerintah Bangun AI Khusus Bahasa Minangkabau hingga Bugis

Langkah ini diambil guna memastikan transformasi digital di tanah air tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memahami konteks budaya dan bahasa daerah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memperkuat ekosistem kecerdasan artifisial (AI) yang berbasis kearifan lokal.

Langkah ini diambil guna memastikan transformasi digital di tanah air tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memahami konteks budaya dan bahasa daerah.

Kerja sama ini diwujudkan melalui program FAIR Forward, sebuah kolaborasi global antara Indonesia dan Jerman. Fokus utamanya adalah mendorong pemanfaatan data terbuka dan pengembangan AI yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Bappenas Andianto Haryoko mengatakan, AI merupakan teknologi strategis untuk memperkuat layanan publik dan daya saing bangsa. Menurutnya, pendekatan lokal sangat krusial dalam pengembangan teknologi ini.

"Bagi Indonesia yang mengikuti budaya bahasa dan kebutuhan pembangunan, pendekatan ini sangat relevan bagi pengelolaan AI, tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga memahami konteks lokal dan memberi manfaat bagi masyarakat," kata Andianto dalam Workshop dan Diskusi Panel Kerjasama Indonesia-Jerman FAIR Forward: Mendorong Ekosistem Data Terbuka dan AI Berbasis Masyarakat di Grand Hotel Cemara, Jakarta, Rabu (6/5).

Andianto menjelaskan, kolaborasi ini telah mencakup berbagai agenda strategis nasional. Mulai dari penelitian krisis hingga adopsi teknologi mutakhir untuk mendukung sektor ekonomi biru.

"Kerjasama pemerintah Kementerian Bapenas bersama Fair Forward telah mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari penelitian terkait krisis, adopsi AI untuk ekonomi biru, hingga peer-to-peer learning," jelasnya.

Kembangkan Dataset Bahasa Daerah

Sementara itu, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Komdigi Aju Widya Sari mengungkapkan, pihaknya tengah fokus mengembangkan dataset bahasa daerah. Hal ini penting karena banyak bahasa daerah yang masuk kategori minim sumber daya digital.

"Bahasa yang kami pilih di sini, bahasa Minangkabau, Bali, dan Bugis, termasuk bahasa secara digital itu kurang bersedia. Nah, yang kami lakukan di sini adalah untuk membangun data set untuk tiga bahasa AI," ungkap Aju.

Aju menjelaskan, pihaknya membangun language model dengan teknik encoder agar lebih efisien secara biaya. Proyek ini melibatkan penutur asli dari masing-masing daerah untuk menjaga akurasi data.

"Data set itu dianotasi oleh orang-orang daerah. Jadi orang native gitu. Bahasa Bugis oleh orang Bugis, bahasa Bali oleh orang Bali, bahasa Minangkabau oleh orang Minangkabau," jelasnya.

Tantangan

Dalam perjalanannya, tim di lapangan menghadapi berbagai tantangan unik terkait kondisi daerah. Salah satunya adalah kendala infrastruktur listrik yang sempat menghambat proses pengumpulan data di luar Jawa.

"Di daerah Sulawesi sana itu pernah kasus yang memang mati lampunya itu sampai berapa minggu? Dua minggu ya? Nah kemudian yang terjadi adalah mereka cuma dapat setiap harinya hanya lima jam," ujar Aju menceritakan kendala teknis.

Selain kendala teknis, tim juga harus menyesuaikan jadwal dengan tradisi keagamaan setempat, seperti yang terjadi di Bali. Hal ini menjadi pembelajaran berharga mengenai keberagaman budaya di Indonesia.

"Kami baru menyadari bahwa di Bali itu ternyata ada beberapa hari raya ya, makanya tidak boleh diganggu dengan pekerjaan. Akhirnya yang targetnya sekian akhirnya agak-agak mundur. Nah ini kita menyesuaikannya dengan kearifan lokal," ucapnya.

Aju menegaskan, upaya ini adalah bentuk penyelamatan eksistensi bangsa melalui teknologi. Baginya, menjaga bahasa daerah di ruang digital sama dengan menjaga identitas budaya itu sendiri agar tidak punah ditelan zaman.

"Ada satu istilah kalau kita kehilangan bahasa, kita kehilangan budaya di bahasa tersebut ya. Nah itu yang ingin kami masukkan juga disini," tegasnya.

Pemerintah juga memanfaatkan data tersebut untuk mendeteksi informasi palsu atau disinformasi. Salah satu aplikasi nyatanya adalah portal pemantauan isu krisis iklim yang bekerja sama dengan berbagai lembaga.

"Kami gunakan data yang kita sempat kumpulkan sebelumnya itu untuk membangun sebuah portal untuk mendeteksi mis information dan disinformation yang terkait dengan climate crisis," pungkasnya.