Dewan Pers

Dewan Pers menerima hingga 10 aduan setiap hari terkait sengketa pemberitaan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mendesak media perkuat profesionalisme dan etika media pers agar kepercayaan publik tidak luntur.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan perusahaan AI wajib membayar royalti atas penggunaan karya jurnalistik. Langkah ini krusial untuk melindungi hak cipta dan menjaga keberlangsungan industri pers nasional di era digital.

Melalui pemberitaan, pers memperlihatkan apa yang sedang terjadi.

Konsumsi TV nasional pada 2025 masih kuat. Waktu menonton meningkat, rating stabil, dan konten lokal dinilai kunci menjaga relevansi media.

Perubahan lanskap media di era digital memunculkan persoalan mendasar terkait kepercayaan publik terhadap informasi.

Dominasi konten lokal tercermin dari data konsumsi televisi nasional. Dari 100 program teratas setiap tahun, sekitar 94 persen di antaranya secara konsisten.

Putusan itu tertuang dalam Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Sanksi pidana atau perdata hanya bisa ditempuh usai seluruh mekanisme di meja Dewan Pers selesai.

Nota kesepahaman ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menekankan Peran Pers Strategis sebagai pengabdi masyarakat dan guru dalam menghadapi disrupsi informasi, sekaligus menyambut HPN 2026.

Koalisi Jurnalis Sulawesi Tengah mendesak Pengadilan menolak gugatan Amran Sulaiman terhadap Tempo terkait artikel 'Poles-Poles Beras Busuk', menegaskan penyelesaian Sengketa Pers seharusnya di Dewan Pers.

Di tengah gempuran media sosial, Forum Jaringan Media Siber Blora (JMSB) membahas pentingnya Kredibilitas Media Siber. Temukan strategi agar media digital tetap relevan dan terpercaya.

Menteri Pertanian menggugat Tempo Rp200 miliar terkait pemberitaan "Poles-poles Beras Busuk". Simak alasan di balik gugatan Mentan terhadap Tempo dan perkembangan kasusnya!

Dewan Pers menilai uji materi UU Pers krusial untuk perjelas makna perlindungan hukum bagi wartawan. Mengapa Pasal 8 UU Pers dianggap multitafsir dan apa dampaknya?

Terpilihnya Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat membawa angin segar. Simak komitmennya untuk menjadikan PWI Modern Profesional dan lebih solid, melindungi kebebasan pers, serta meningkatkan kesejahteraan wartawan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria secara resmi membuka Kongres Persatuan PWI 2025, menegaskan pentingnya persatuan di tengah tantangan industri media digital.

PWI Banten menaruh harapan besar pada Kongres PWI Pusat di Cikarang untuk menyatukan organisasi setelah konflik internal. Siapa sosok yang akan terpilih memimpin PWI ke depan?

Hasanuddin menyebut kesejahteraan wartawan harus dan wajib bisa dilakukan untuk kemaslahatan negeri

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven tiba-tiba datangi kantor Dewan Pers.

Dalam kasus ini, salah satu tersangka adalah Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar.

"Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum," kata Ninik