Ini Syarat dan Mekanisme untuk Jadi Pegawai PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

Pemerintah mengatur gaji dan tunjangan bagi non-ASN yang diangkat sebagai PPPK pada Maret 2026, termasuk masa transisi dan larangan pengangkatan baru.

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tes pertama.

Rini menjelaskan data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pelamar prioritas untuk fase pertama mencakup Guru Prioritas dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2024, mantan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).

Formasi PPPK dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin

PPPK bersangkutan nantinya bisa mengajukan perizinan untuk meninggalkan pekerjaannya sementara pada saat tahap ujian CPNS 2024.

Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Meski begitu, pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS.

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Tengah akan menerima gaji mereka yang tertunda, dengan anggaran disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.

Bupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie

Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jember! Bupati Muhammad Fawait memastikan tidak akan ada PHK PPPK Jember hingga tahun 2027, baik penuh waktu maupun paruh waktu, asalkan kinerja tetap optimal.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dengan mencairkan THR Lebaran 2026 bagi PPPK paruh waktu, sebuah langkah progresif demi keadilan dan kebersamaan aparatur daerah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana BOSP 2026 untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebuah langkah strategis yang patut diketahui.

Kabar gembira bagi pendidik di Sumatera Utara! Pemprov Sumut resmi cairkan THR Guru PPPK Sumut paruh waktu dan guru tidak tetap, tunjukkan komitmen tingkatkan kesejahteraan guru.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.