Intip Strategi Pemerintah Hindari PHK Massal Tenaga Honorer 2024

PPPK Paruh Waktu hanya akan diterapkan untuk non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan serta anggaran dari instansi.

Pelamar prioritas untuk fase pertama mencakup Guru Prioritas dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2024, mantan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).

Formasi PPPK dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Anas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.

Honorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.

Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.

Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.

Anas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.

Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.

Anas berharap tidak ada kesalahan terkait data, sehingga penyerapan tenaga honorer akan terserap dengan baik.

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Berita palsu mengenai CPNS banyak tersebar di media sosial, termasuk klaim mengenai tautan pendaftaran CPNS untuk Kementerian Imigrasi.

Karena adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun.

Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

Tersangka diketahui berinisial YS (56) warga Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai buruh.

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Mereka yang belum diupah itu ada guru, tenaga Tata Usaha, keamanan, dan kebersihan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Wakil Gubernur Sulteng menegaskan Pembayaran Tenaga Honorer Pemprov Sulteng akan tetap dilakukan pada 2026, menepis isu yang beredar dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi.