Lowongan CPNS 2026 Masih Hitung Keterbatasan APBN

Karena adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya untuk menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), atau CPNS 2026. Hanya saja, proses itu masih terus dimatangkan guna memperhitungkan kemampuan fiskal karena adanya keterbatasan APBN. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, hampir seluruh menteri telah menyampaikan kebutuhan soal CPNS baru. Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih menghitung kebutuhan lain selain belanja pegawai. 

"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi. Karena walau bagaimana juga kita harus mempertimbangkan kondisi kita secara fiskal," ujar Mensesneg dikutip dari siaran video resmi Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (18/3).

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) disebut telah berkirim surat ke masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda), untuk memetakan kebutuhan baru ASN. 

Namun lantaran adanya keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan proporsi antara jumlah ASN/PNS baru hingga mereka yang mendekati masa pensiun. 

"Jadi ini sedang dicari titik temu kalau bicara secara jumlah. Berkenaan dengan fiskal, setiap tahun ada sejumlah ASN yang memang memasuki batas usia pensiun. Kalau kita mau menjaga fiskal kita, maka kita mau menyesuaikan dengan jumlah tadi," tuturnya. 

"Misal berapa yang masuk dan pensiun, itu lah yang kemudian batas kemampuan untuk kita melakukan rekrutmen ASN," kata Prasetyo Hadi. 

CPNS untuk Program Prioritas Presiden

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya di pemerintahan, untuk melakukan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS guna menjalankan program prioritas presiden. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Prabowo telah meminta lintas kementerian/lembaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian.

"Paralel untuk kita semua diminta melakukan telaah, excercise dalam rangka ke depan melakukan pengawakan-pengawakan untuk menjalankan program prioritas dari bapak Presiden," ujar dia pada kesempatan sama. 

Minta PANRB dan BKN Lakukan Pemetaan

Dalam berbagai rapat yang sudah dilakukan, Mensesneg mengundang secara khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini untuk mengurusi masalah kepegawaian. 

Juga, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. "Hadir Kepala BKN, Prof Zudan yang memang hampir kurang lebih 1 tahun ini kita minta untuk terus melakukan identifikasi terhadap desain kepegawaian kita secara nasional," ungkap Mensesneg. 

Menurut dia, hampir seluruh menteri telah menyampaikan kebutuhan CASN baru di tempatnya. Sayangnya, Mensesneg belum bisa menyampaikan angkanya secara detail.