Pemerintah Masih Godok Rencana Rekrutmen ASN 2026

Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah hingga kini masih mematangkan proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

"Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai Rapat Koordinasi Pengawalan Program Strategis Presiden di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Kementerian Lapor Kebutuhan Pegawai

Prasetyo mengatakan, hampir seluruh kementerian telah menyampaikan sejumlah kebutuhan pegawai dalam pembahasan rekrutmen ASN. Namun hingga kini angka pasti formasi belum bisa diumumkan karena diskusi masih berkembang, terutama terkait penentuan prioritas harus didahulukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

"Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya," ujar dia.

"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu," kata Prasetyo.



Pemetaan Kebutuhan Pegawai

Prasetyo menjelaskan, Kementerian PAN-RB telah meminta seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga melakukan pemetaan ASN yang sudah ada saat ini. Hal ini guna mencari titik temu sebelum menetapkan jumlah rekrutmen secara final.

“Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu," kata Prasetyo.

"Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu. Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” tambah dia.



Pelibatan Kemenhan

Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pelibatan Kementerian Pertahanan dalam proses pendidikan dan pelatihan calon aparatur sipil negara (ASN) apabila rekrutmen resmi dibuka.

Hal ini dipertimbangkan, karena Kementerian Pertahanan dinilai memiliki fasilitas lembaga pendidikan yang memadai dan tersebar di berbagai wilayah.

“Jadi begini, nantinya, nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar," tegasnya.

"Nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan,” pungkasnya.