Pemprov Sumut Beri THR Guru PPPK Paruh Waktu, Wujud Komitmen Kesejahteraan Pendidik

Kabar gembira bagi pendidik di Sumatera Utara! Pemprov Sumut resmi cairkan THR Guru PPPK Sumut paruh waktu dan guru tidak tetap, tunjukkan komitmen tingkatkan kesejahteraan guru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi sejumlah tenaga pendidik di wilayahnya. Kebijakan ini menyasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu serta guru tidak tetap (GTT) di seluruh Sumatera Utara. Langkah ini menjadi wujud nyata perhatian Pemprov Sumut terhadap kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Alexander Sinulingga, menyatakan bahwa keputusan ini telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara. Pencairan THR ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para guru dalam menjalankan tugas mulia mereka. Ini juga menjadi bukti fokus Pemprov pada peningkatan kesejahteraan guru di daerah.

Alexander Sinulingga menambahkan bahwa gaji bulan Januari dan Februari 2026, bersamaan dengan THR, akan segera dibayarkan. Pembayaran ini dijadwalkan mulai besok hari, Jumat, 14 Maret 2026, memberikan kelegaan finansial bagi para pendidik. Kebijakan ini adalah bagian dari prioritas Gubernur Bobby Nasution.

Peningkatan Kesejahteraan Guru di Sumatera Utara

Selama ini, masih banyak guru di Sumatera Utara yang menerima gaji yang relatif rendah, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemprov Sumut berupaya mengatasi disparitas gaji ini.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, terjadi perubahan signifikan pada kesejahteraan guru. Gaji guru yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu kini meningkat menjadi sekitar Rp2 juta per bulan. Peningkatan ini diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup para guru.

Sementara itu, bagi guru tidak tetap (GTT) di wilayah Sumatera Utara, honor yang diterima adalah sebesar Rp90 ribu per jam. Kebijakan ini menunjukkan upaya Pemprov untuk memberikan penghargaan yang lebih layak atas dedikasi mereka. Peningkatan ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Sumut.

Data dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumut pada akhir 2025 mencatat total aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut mencapai 36.036 orang. Jumlah ini terdiri atas 20.897 ASN dan 15.139 PPPK, menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang menjadi perhatian Pemprov.

Dampak Kebijakan dan Peran Vital Pendidik

Peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu prioritas utama yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kebijakan ini didasari keyakinan bahwa guru memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kecerdasan generasi muda. Investasi pada guru adalah investasi masa depan daerah.

Alexander Sinulingga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara signifikan. Dengan adanya sertifikasi, guru dapat memperoleh tambahan satu bulan gaji, sehingga total pendapatan bulanan mencapai sekitar Rp4 jutaan. Ini tentu akan sangat membantu para guru.

Selain peningkatan finansial, kebijakan ini juga diharapkan menjadi penyemangat bagi para guru untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Motivasi yang lebih tinggi dari para pendidik akan berdampak positif pada kualitas pendidikan. Mereka akan lebih bersemangat membantu siswa meningkatkan kualitas diri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru di masa mendatang. Langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa profesi guru dihargai. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Sumut dapat terus berkembang.

Sumber: AntaraNews