Verifikasi Rampung, Pencairan TPG Guru di Aceh Besar Segera Terealisasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merampungkan verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan memastikan proses pencairan segera dilakukan, menepis isu penyalahgunaan dana yang beredar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumumkan bahwa proses verifikasi data penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah selesai. Hal ini menjadi kabar baik bagi para tenaga pendidik yang telah menantikan pencairan hak-hak mereka. Seluruh bahan amprahan atau pengajuan pencairan kini telah disiapkan secara lengkap dan dijadwalkan masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada hari ini, Jumat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, menegaskan komitmen Pemkab untuk mempercepat proses pencairan TPG ini. Ia menjelaskan bahwa ketepatan data menjadi kunci utama agar tidak terjadi kendala dalam proses pencairan tunjangan tersebut. Tunjangan ini merupakan hak para guru yang telah memenuhi syarat sertifikasi maupun non-sertifikasi serta beban kerja.

Penyelesaian verifikasi ini merupakan hasil kerja kolektif lintas instansi, terutama Dinas Pendidikan dan Inspektorat Aceh Besar. Keduanya telah melakukan validasi data guru secara menyeluruh, memastikan setiap penerima memenuhi kriteria yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar seluruh tahapan administrasi hingga dana TPG sampai ke tangan guru.

Proses Verifikasi TPG di Aceh Besar Rampung

Sekda Aceh Besar, Bahrul Jamil, menyatakan bahwa verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru di Aceh Besar telah rampung sepenuhnya. "Alhamdulillah, proses verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru di Aceh Besar sudah selesai," ujar Bahrul Jamil di Lambaro pada hari Jumat. "Kami pastikan seluruh bahan amprahan yang menjadi syarat pencairan telah lengkap dan akan segera diserahkan ke BPKD."

Penyelesaian proses verifikasi ini melibatkan kerja sama erat antara Dinas Pendidikan dan Inspektorat Aceh Besar. Kedua instansi tersebut bekerja keras untuk melakukan validasi data guru secara menyeluruh. Ketepatan data menjadi faktor krusial untuk menghindari potensi masalah dalam proses pencairan tunjangan.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Aceh Besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan data yang akurat, diharapkan tidak ada guru yang terlewat atau mengalami penundaan yang tidak semestinya. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban kepada para pendidik.

Komitmen Pemkab Percepat Pencairan TPG

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen penuh untuk mempercepat proses pencairan TPG bagi para guru. Tunjangan ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan serta motivasi para tenaga pendidik di daerah. Pemkab menyadari bahwa TPG adalah hak yang harus segera dipenuhi bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi.

Bahrul Jamil menjelaskan bahwa dana TPG sebenarnya telah ditransfer dari pemerintah pusat ke kas daerah sejak 30 Desember 2025. Namun, pencairan tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi yang telah ditetapkan. "Transfer dana dari pusat memang sudah masuk pada akhir Desember 2025. Namun, pencairannya tidak bisa serta-merta dilakukan karena harus melalui proses administrasi yang wajib dipenuhi," jelasnya.

Proses administrasi yang dimaksud meliputi verifikasi data penerima, penyusunan amprahan, hingga pengajuan ke BPKD. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa dana disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai regulasi. Komitmen percepatan ini diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para guru di Aceh Besar.

Klarifikasi Isu Keterlambatan dan Penyalahgunaan Dana TPG

Sekda Bahrul Jamil juga menegaskan bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan dana TPG oleh Pemkab Aceh Besar. Isu mengenai penggunaan dana untuk kepentingan lain atau pengendapan guna memperoleh keuntungan bunga bank dibantah keras. "Dana ini tidak digunakan untuk keperluan lain. Tidak benar jika ada anggapan bahwa dana tersebut dimanfaatkan di luar peruntukannya," tegasnya.

Menurut Bahrul Jamil, keterlambatan pencairan TPG merupakan hal yang bersifat normatif dan pernah terjadi pada periode sebelumnya. Para penerima, pada umumnya, telah memahami bahwa pencairan TPG membutuhkan proses administrasi terlebih dahulu. Ini adalah prosedur standar yang harus dilalui untuk menjaga akuntabilitas.

Ia menambahkan bahwa hak-hak lain para guru, seperti gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR), telah disalurkan sepenuhnya. "Pada dasarnya gaji dan THR guru sudah dicairkan, yang belum hanya TPG, itu pun karena masih menunggu proses verifikasi data penerima," katanya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Aceh Besar tetap memprioritaskan pemenuhan hak-hak guru secara bertahap.

Sumber: AntaraNews