Sorot
{{caption}}
Korban Ledakan Bom Bekas Perang Dunia II di Biak Bertambah

{{caption}}
Hasil TKA SD 2026, Yogyakarta Tertinggi

{{caption}}
Pola Kekerasan Seksual di Kampus Berubah, Mendiktisaintek: Kini Lewat Digital

{{caption}}
Siswa Berebut Cerita Cita-cita ke Prabowo, Ada yang Ingin Jadi Presiden

{{caption}}
Massa RT-RW Kepung Balai Kota Tuntut Pemakzulan, Wali Kota Sukabumi Minta Maaf

{{caption}}
Fakta Baru Kasus Hanania Travel: Uang Jemaah Umrah Dipakai Bayar Influencer

Topik Terkait
{{caption}}
Ekonomi Sepekan: Kenaikan Harga LPG, Jaminan Pangan Haji, hingga Proyek Kereta Api Kalimantan

Berita ekonomi sepekan terakhir menyoroti kenaikan harga LPG 12 kg, jaminan pasokan pangan jamaah haji, rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, prediksi pertumbuhan ekonomi, dan bantahan isu uang negara, menjadi sorotan utama dalam rangkuman E

{{caption}}
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Petani Rp6.500/Kg, Jamin Stabilitas Pangan Nasional

Pemerintah melalui instruksi presiden menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani bertahan di angka Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat cadangan beras

{{caption}}
Rangkuman Berita Ekonomi Nasional Sepekan: Dari Layanan BBM di Sumatera hingga Kuota Impor Shell-Vivo

Merangkum Berita Ekonomi Nasional sepekan terakhir, mulai dari strategi Pertamina di Sumatera, progres IKN, revisi DHE SDA, hingga keputusan kuota impor BBM bagi Shell dan Vivo.

{{caption}}
Harga Beras di Jakarta Naik, Ini Penyebabnya

Alokasi penyaluran Bantuan Pangan Beras di Jakarta direncanakan periode Juni dan Juli 2025.

{{caption}}
Bulog Wajib Serap 3 Juta Ton Gabah Jika Ingin Indonesia Swasembada Pangan Tahun 2025

Pengawasan terhadap distribusi dan penyerapan gabah harus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan.

{{caption}}
Bapanas: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Mulai Panen, Mudah-mudahan April Harga Beras Mulai Normal

"Mudah-mudahan di bulan April harga (beras) sudah mulai terkendali dan berjalan normal," kata Maino

{{caption}}
Optimisme Menkeu: PT DSI Beri Dampak Positif bagi Investor Pasar Modal

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) diprediksi membawa dampak positif bagi investor pasar modal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yakin DSI tingkatkan transparansi dan profitabilitas perusahaan ekspor.

{{caption}}
Wajib! Pelaporan Ekspor DSI Dimulai 1 Juni 2026, Ini Komoditasnya

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

{{caption}}
Danantara Targetkan Konsolidasi Laporan Keuangan BUMN Rampung Akhir Juni 2026

Danantara Indonesia tengah berfokus pada konsolidasi laporan keuangan seluruh BUMN, menargetkan penyelesaian pada akhir Juni 2026, sebagai upaya penguatan transparansi fiskal dan tata kelola perusahaan negara.

{{caption}}
Pemerintah Beri Insentif Pajak DHE SDA Hingga 0 Persen untuk Eksportir Patuh

Kementerian Keuangan memberikan Insentif Pajak DHE SDA hingga 0 persen bagi eksportir sumber daya alam yang patuh menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik, mendorong repatriasi dan kepatuhan.

{{caption}}
Kementerian Keuangan Beri Insentif Pajak DHE Hingga 0 Persen untuk Dorong Repatriasi Devisa Ekspor

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

{{caption}}
Danantara Tegaskan Transparansi Tata Kelola DSI dalam Ekspor Komoditas Strategis Nasional

Danantara Indonesia memastikan transparansi tata kelola DSI, BUMN pengelola ekspor komoditas strategis, demi keberhasilan program pemerintah dan manfaat bagi pengusaha.

{{caption}}
Persoalan Makin Kompleks, LAN: Kita Perlu Perkuat Koordinasi Lembaga yang Melakukan Kajian Kebijakan

Di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.

{{caption}}
BPS Kotim Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Tidak Terkait Pajak, Masyarakat Diminta Jujur Beri Data

BPS Kotawaringin Timur memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak, mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan lengkap demi akurasi kebijakan pemerintah.

{{caption}}
Seskab dan Gojek Bahas Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Ojol dan Keberlanjutan Bisnis

Pemerintah dan Gojek berkoordinasi mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan pengemudi ojol dan keberlanjutan ekosistem usaha, termasuk peningkatan pendapatan pengemudi sesuai Perpres terbaru.

{{caption}}
Prabowo Subianto Tegaskan Pemerintah Tidak Anti Pasar Bebas, Jamin Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak anti mekanisme pasar bebas, namun berkomitmen hadir menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip Pancasila dan negara kekeluargaan.

{{caption}}
Pemkab Banyuwangi Bebaskan Retribusi Pedagang Pasar Tiap Akhir Pekan, Dorong Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah pro-pedagang dengan kebijakan pembebasan retribusi pasar setiap akhir pekan, meringankan beban dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah.

{{caption}}
Mendag Tegaskan Penyesuaian HET Minyakita Tidak Terkait Implementasi B50

Menteri Perdagangan (Mendag) memastikan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tidak ada kaitannya dengan program B50, melainkan karena kenaikan harga CPO dan biaya produksi.