Bulog Wajib Serap 3 Juta Ton Gabah Jika Ingin Indonesia Swasembada Pangan Tahun 2025
Pengawasan terhadap distribusi dan penyerapan gabah harus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan.

Kementerian Pertanian (Kementan) menginstruksikan Perum Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras untuk mendukung program Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) meminta Bulog untuk aktif melakukan penyerapan gabah yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 ditengah mulainya musim panen di beberapa daerah.
Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan dengan alokasi anggaran Rp 3 triliun, kebijakan HPP yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani lokal.
“Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga mengamankan anggaran pertanian senilai Rp149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya,” jelas Wamentan Sudaryono seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional bersama Bulog di Jakarta, dikutip Minggu (25/1).
Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, dengan menambah luas lahan tanam melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT).
Pada 2024, lanjutnya, Kementan mengolah 1,7 juta hektare lahan yang memungkinkan panen dua kali dalam setahun. Kemudian di 2025 ini, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektare di antaranya dikelola oleh TNI.
“Kita harus bekerja secara gotong royong karena produksi terus meningkat. Penting bagi kita untuk segera mengakselerasi langkah-langkah yang mendukung target ini,” katanya.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton pada Mei 2025 atau setara dengan 4 juta ton beras. Surplus ini diharapkan dapat mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan.
Selain beras, tambahnya, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada jagung, dengan Polri yang ditugaskan untuk mendukung penanaman jagung untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.
Wamentan Sudaryono menambahkan, bahwa pengawasan terhadap distribusi dan penyerapan gabah harus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat.
Dia optimis upaya ini akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperbaiki kesejahteraan petani.