Rangkuman Berita Ekonomi Nasional Sepekan: Dari Layanan BBM di Sumatera hingga Kuota Impor Shell-Vivo

Merangkum Berita Ekonomi Nasional sepekan terakhir, mulai dari strategi Pertamina di Sumatera, progres IKN, revisi DHE SDA, hingga keputusan kuota impor BBM bagi Shell dan Vivo.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Rangkuman Berita Ekonomi Nasional Sepekan: Dari Layanan BBM di Sumatera hingga Kuota Impor Shell-Vivo
Merangkum Berita Ekonomi Nasional sepekan terakhir, mulai dari strategi Pertamina di Sumatera, progres IKN, revisi DHE SDA, hingga keputusan kuota impor BBM bagi Shell dan Vivo. (AntaraNews)

Berbagai dinamika ekonomi nasional telah mewarnai pemberitaan selama sepekan terakhir, tepatnya pada periode 8 hingga 14 Desember 2025. Peristiwa penting ini mencakup langkah strategis pemerintah serta badan usaha milik negara dalam menjaga stabilitas dan pembangunan.

Sorotan utama meliputi upaya Pertamina dalam memastikan ketersediaan bahan bakar di wilayah terdampak bencana di Sumatera, serta perkembangan signifikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, kebijakan fiskal terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam juga mengalami penyesuaian penting.

Tidak ketinggalan, perhatian tertuju pada sektor energi dengan rencana Kementerian ESDM untuk menetapkan kuota impor BBM bagi operator swasta. Rangkaian peristiwa ini memberikan gambaran komprehensif mengenai arah dan tantangan perekonomian Indonesia.

Strategi Penanganan Bencana dan Ketersediaan Energi

PT Pertamina Patra Niaga (Persero) mengambil langkah proaktif dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Mereka mengoptimalkan penggunaan moda suplai darurat, termasuk Pertamina Mobile SPBU dan canting atau set tabung mini.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa prioritas utama perusahaan adalah memastikan masyarakat tetap dapat bergerak. Hal ini bertujuan agar aktivitas pemulihan pasca-bencana dapat berjalan lancar tanpa terkendala pasokan energi.

Sejalan dengan upaya penanganan bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menyiapkan skema relokasi serta pembangunan rumah baru. Langkah ini ditujukan bagi warga yang tempat tinggalnya rusak berat atau hanyut akibat banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera.

Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa pendataan sementara menunjukkan 112.551 unit rumah terdampak. Jumlah tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi kategori rusak ringan, sedang, berat, hingga hanyut.

Progres Pembangunan IKN dan Kebijakan Fiskal

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres yang signifikan, terutama untuk kantor lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Otorita IKN memastikan bahwa seluruh proyek berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan, "Delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua, untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani." Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan infrastruktur pemerintahan di ibu kota baru.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Perubahan utama dalam regulasi ini adalah kewajiban bagi eksportir untuk menempatkan devisa tersebut di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menkeu menjelaskan bahwa selama ini DHE sering dipindahkan ke bank lain, dikonversi ke dolar AS, atau dibawa ke luar negeri, sehingga kurang efektif menambah suplai dolar domestik. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan stabilitas ekonomi nasional.

Keputusan Kuota Impor BBM Swasta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengambil keputusan penting terkait kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026. Keputusan ini akan berlaku bagi badan usaha pengelola SPBU swasta, termasuk Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan, "Minggu depan kami sudah Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penetapan kuota akan segera diumumkan.

Penetapan kuota impor BBM ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur pasokan energi di dalam negeri. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan persaingan yang sehat di antara penyedia BBM, baik BUMN maupun swasta, demi kepentingan konsumen.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi