LIVE

MK Perintahkan PSU di 24 Daerah, Dari Mana Sumber Anggarannya?

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

pemungutan suara ulang
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024 setelah membatalkan hasil pemilihan sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024 setelah membatalkan hasil pemilihan sebelumnya. (© 2025 Antaranews)

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut, penyelenggaran PSU akan dibebankan ke APBD masing-masing, sebab APBN tengah mengalami efisiensi anggaran.

“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimana pun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing, kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementrian terkait, kementerian dalam negeri terutama,” kata Rifqi pada wartawan, Selasa (25/2).

Meski demikian, Ridqi menyebut APBN bisa membantu daerah untuk pelaksaan PSU. “Jika Memnag dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 tahun 2016 APBN bisa melakukan perbantuan. Dan karena itu pemerintah, melalui Menkeu saya kira juga akan segera kita segera koordinasikan,” pungkasnya.

Rifqi menilai keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU. “Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini, memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkatkan kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum,” kata Rifqi.

DPR Evaluasi KPU

Rifqi menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi pada memanggil penyelenggara Pemilu terkait putusan tersebut. “Akan menjadi bagian penting evaluasi komisi 2 DPR RI, terhadap penyelenggaraan pilkada 2024,” ungkapnya.

Politikus NasDem itu menyebut akan memastikan bahwa Pemilu ke depan harus ada fokus dan evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu.

“termasuk kualitas penyelenggara pemilu termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia,” pungkas Rifqi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
7 Poin Penting RUU Polri, Salah Satunya Penempatan pada Jabatan Sipil

{{caption}}
Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Papua

{{caption}}
Ledakan dari Pabrik Kimia di Cilegon, Tercium Bau Menyengat

{{caption}}
Prabowo Resmikan Museum Seskoad, Tempat 'Lahirnya' 3 Presiden

{{caption}}
MK Gugurkan Uji Materi UU ITE, Ini Penyebabnya

{{caption}}
Wakil Kepala BGN Buka Suara soal Isu Kena OTT Kejagung

Topik Terkait
{{caption}}
KPU RI Pastikan PSU Gelombang Pertama Siap Digelar 22 Maret 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

PSU
{{caption}}
Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Temui Masalah, Daerah Tidak Sanggup Biayai Penuh

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di 24 Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

PSU
{{caption}}
Kemendagri Ungkap 16 Daerah Tak Bisa Gelar PSU karena Anggaran, Ini Daftarnya

MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Kemendagri
{{caption}}
DPR Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu Hari Ini, Bakal Bahas Pendanaan Pilkada Ulang

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
Daftar 24 Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
Komisi II DPR akan Evaluasi Kinerja KPU Buntut 24 Daerah Wajib PSU

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

KPU
{{caption}}
Bawaslu Gorontalo Utara Evaluasi Pelanggaran Pemilu: Belajar dari PSU Pilkada 2024, Demi Demokrasi Profesional

Bawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.

bawaslu gorontalo utara
{{caption}}
Ada Apa di 27 Agustus? Pemkab Bangka Tetapkan Hari Libur untuk PSU Pilkada Bangka 2025

Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan 27 Agustus 2025 sebagai hari libur untuk pelaksanaan PSU Pilkada Bangka. Langkah ini diambil demi meningkatkan partisipasi pemilih dan suksesnya pesta demokrasi.

bangka belitung
{{caption}}
Wamendagri Ungkap Anggaran PSU Tembus Rp696 Miliar, Segini Alokasi TNI dan Polri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut, total anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp696.141.468.356.

berita update
{{caption}}
PSU Digelar 6 Agustus 2025 di Tiga Daerah ini, KPU Ungkap Pergantian Paslon Pilkada Didiskualifikasi MK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

berita update
{{caption}}
Wamendagri: PSU Harus Dievaluasi Total agar Masalah Tidak Terulang

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

berita update
{{caption}}
Bawaslu Terima 308 Dugaan Pelanggaran PSU, Ini Daftar Daerah Paling Panyak

Bawaslu mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

bawaslu
{{caption}}
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

berita update
{{caption}}
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

fahri bachmid
{{caption}}
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

hukum perdata