Wamendagri: PSU Harus Dievaluasi Total agar Masalah Tidak Terulang

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Ribka menekankan, Pilkada merupakan hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan suaranya dalam memilih kepala daerah.

Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah.

Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Pemerintah Kota Makassar berencana mengubah Perda demi regulasi penyerahan PSU perumahan yang lebih awal, menertibkan pengelolaan kawasan permukiman dan menjamin pelayanan publik.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut, total anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp696.141.468.356.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

Pelantikan tersebut dihelat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat pada Jumat, (30/5).

Meski distribusi logistik dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, Afifuddin yakin dalam kondisi aman.

KPU tidak mempermasalahkan jika pasangan calon kembali menggugat hasil PSU ke MK.

Bawaslu masih mendalami status 12 orang yang diperiksa, termasuk kemungkinan keterkaitan mereka dengan tim kampanye peserta pemilu.

Mereka diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

KPU Sulsel pun memberikan kesempatan kepada Akhmad Syarifuddin untuk mengumumkan kepada publik pernah menjadi terpidana.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.