Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.

Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan 27 Agustus 2025 sebagai hari libur untuk pelaksanaan PSU Pilkada Bangka. Langkah ini diambil demi meningkatkan partisipasi pemilih dan suksesnya pesta demokrasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut, total anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp696.141.468.356.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bawaslu mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

DPR menyebut, potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara ulang (PSU) lebih tinggi dibanding pilkada.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada 19 April 2025 hanya 52,33 persen.

KPU memastikan semua hal dibutuhkan sudah siap didistribusikan,

Hal ini disampaikan usai menggelar rapat bersama dengan Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mendagri mengatakan banyak pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien.

KPU mentaksir, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 daerah mencapai Rp392,3 miliar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan menggunakan APBD

MK memutuskan ada 24 daerah yang bakal melakukan pemungutan suara ulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Yandri menyebut, koalisi pengusung istrinya siap menghadapi pemungutan suara ulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

MK mewajibkan KPU menggelar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.

MK memutuskan mendiskualifikasi Cawabup Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, nomor urut 01 Anggit Kurniawan Nasution karena tak jujur perihal statusnya.