Daftar 24 Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. MK pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti putusan ini.

Keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang diselenggarakan pada Senin (24/2). Dalam sidang, Sembilan Hakim Konstitusi telah rampung membacakan putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut. 

Secara keseluruhan terhadap 40 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 (sembilan) perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 (lima) perkara.

Terhadap semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan KPU di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan PSU.

PSU Gunakan APBD

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut, penyelenggaran PSU tersebut akan dibebankan ke APBD masing-masing, sebab APBN tengah melakukan efisiensi.

“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimana pun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing, kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementerian terkait, kementerian dalam negeri terutama," kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (25/2).

Meski demikian, Rifqi menyebut APBN bisa membantu daerah untuk pelaksaan PSU. 

“Jika Memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan. Dan karena itu pemerintah, melalui Menkeu saya kira juga akan segera kita koordinasikan," kata Rifqi.

Rifqi menilai keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

“Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini, memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkatkan kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum,” kata Rifqi.

Dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan memanggil penyelenggara Pemilu terkait putusan tersebut.

“Akan menjadi bagian penting evaluasi Komisi II DPR RI, terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Politikus NasDem itu menyebut akan memastikan bahwa Pemilu ke depan harus ada fokus dan evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu.

“Termasuk kualitas penyelenggara pemilu termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia,” pungkas Rifqi.  

Daftar 24 Daerah PSU

Berikut 24 daerah yang harus melakukan PSU: 

1. Kabupaten Pasaman

2. Kabupaten Mahakam Ulu

3. Kabupaten Boven Digoel

4. Kabupaten Barito Utara

5. Kabupaten Tasikmalaya

6. Kabupaten Magetan

7. Kabupaten Buru

8. Provinsi Papua

9. Kota Banjarbaru

10. Kabupaten Empat Lawang

11. Kabupaten Bangka Barat

12. Kabupaten Serang

13. Kabupaten Pesawaran

14. Kabupaten Kutai Kartanegara

15. Kota Sabang

16. Kabupaten Kepulauan Talau

17. Kabupaten Banggai

18. Kabupaten Gorontalo Utara

19. Kabupaten Bungo

20. Kabupaten Bengkulu Selatan

21. Kota Palopo

22. Kabupaten Parigi Moutong

23. Kabupaten Siak

24. Kabupaten Pulau Taliabu.