Komisi II DPR akan Evaluasi Kinerja KPU Buntut 24 Daerah Wajib PSU

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

Selasa, 25 Feb 2025 14:42:00

kpu

KPU Lampung menyatakan siap melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pesawaran 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan calon pemenang karena cacat hukum. (© 2025 Antaranews)

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

“Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada hari ini, memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkatkan kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum,” kata Rifqi pada wartawan, Selasa (25/2).

Rifqi menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dengan memanggil penyelenggara Pemilu terkait putusan tersebut.

“Akan menjadi bagian penting evaluasi komisi 2 DPR RI, terhadap penyelenggaraan pilkada 2024,” ungkapnya.

Politikus NasDem itu menyebut akan memastikan bahwa Pemilu ke depan harus ada fokus dan evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu.

“Termasuk kualitas penyelenggara pemilu termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia,” pungkas Rifqi.

KPU Siap Laksanakan Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menindaklanjuti putusan MK untuk segera melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

"Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti Putusan MK," kata Anggota KPU RI August Mellaz.

Dia mengungkapkan bahwa setelah pembacaan putusan, KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya.

Koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh KPU ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut putusan MK.

"Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Share

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Supriatin

D

Reporter

Delvira Hutabarat

Menakar Fiskal & Moneter

QRIS Bengkulu Adopsi QRIS di Bengkulu Menguat, Transaksi Tumbuh 28 Persen Lampaui Target 2026-04-16 05:00:41
BI Papua Perkuat Ketersediaan Rupiah, Kas Keliling BI Papua Sasar Wilayah 3T 2026-04-14 22:03:56
Bank Indonesia Gubernur BI Tegaskan Kebijakan Indonesia 'On Track' di Hadapan Investor Global 2026-04-14 22:03:16
Digitalisasi Daerah Bank Indonesia Apresiasi Gemilang Capaian TP2DD Kabupaten Bulungan dalam Digitalisasi Daerah 2026-04-14 21:02:56
Digitalisasi Bulungan Pemkab Bulungan Dorong Penuh Digitalisasi Bulungan hingga Desa, Perkuat Ekosistem Keuangan Daerah 2026-04-14 21:02:06
Digitalisasi Pelabuhan Kaltara Bank Indonesia Targetkan Digitalisasi Pelabuhan Kaltara Rampung pada Juni 2026 2026-04-14 03:01:28
Bank Indonesia BI Komitmen Penuh Optimasi Operasi Moneter Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global 2026-04-13 22:02:48
Pemanfaatan LCT Pemerintah Dorong Pemanfaatan LCT dalam Kerja Sama Multilateral, Perkuat Ekonomi Nasional 2026-04-11 20:01:40
Harga Pangan Nasional Update Terbaru: Harga Pangan Nasional, Cabai Rawit Merah dan Telur Ayam Melonjak Tinggi 2026-04-11 11:00:46
Rupiah Menguat Rupiah Menguat di Pagi Hari, Sentuh Level Rp17.083 per Dolar AS 2026-04-11 05:01:10
Harga Pangan Nasional Harga Pangan Nasional Terkini: Cabai Rawit dan Telur Ayam Ras Alami Kenaikan Signifikan 2026-04-11 01:08:54
QRIS BI Sulut Catat 8.396 Transaksi QRIS pada Paskah Nasional 2026 di Manado, Dorong Ekonomi Digital 2026-04-11 01:06:31

Lihat Selengkapnya

Menilik Sektor Riil dari Dekat

Ekspor Pupuk Urea Indonesia Siapkan Ekspor Pupuk Urea ke Empat Negara di Tengah Gejolak Global 2026-04-16 21:01:44
Produksi Padi Kalsel Kalsel Optimis Capai Target Produksi Padi 1,3 Juta Ton di Tengah Kemarau Panjang 2026 2026-04-14 23:03:14
Koperasi Desa Merah Putih Menko Muhaimin: Koperasi Desa Merah Putih Kunci Kemandirian Pangan dan Pengentasan Kemiskinan 2026-04-13 23:04:50
swasembada pangan Maluku Tengah Perkuat Swasembada Pangan, Panen Jagung di Tehoru Jadi Bukti Nyata 2026-04-12 16:01:00
Irigasi Perpompaan Lamongan Kementan Siapkan Irigasi Perpompaan Lamongan, Jaga Pasokan Air Saat Kemarau 2026-04-11 22:01:30
Mitigasi El Nino Menteri PUPR Siapkan Strategi Hadapi Dampak Godzilla El Nino untuk Ketahanan Pangan Nasional 2026-04-11 17:03:20
papua barat daya Gubernur Papua Barat Daya Dorong Diversifikasi Usaha Kontraktor OAP, Jangan Hanya Bergantung Proyek Pemerintah 2026-04-11 17:02:40
Jambi Pemkot Jambi Optimalkan Lahan Tidur Dukung Ketahanan Pangan Nasional 2026-04-11 16:02:10
Temanggung DKPPP Temanggung Imbau Petani untuk Tanam Tembakau Lebih Awal Demi Kualitas Optimal 2026-04-11 02:03:39
Kerja Sama Ekonomi Indonesia Rusia Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi Melalui WGTII, Fokus pada Sektor Prioritas 2026-04-11 02:02:14
Kerja Sama Ekonomi RI-Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-Rusia, WGTII ke-7 Hasilkan Protokol Penting 2026-04-11 01:04:46
sumedang Pemkab Sumedang Genjot Pengembangan Hortikultura Mangga dan Cabai Melalui Program HDDAP 2026-04-11 01:04:37

Lihat Selengkapnya

Barcelona Cari Bek Baru, Raphinha Sarankan Nama Bek Tangguh Asal Brasil Ini

Dharma Santi 2026, Prabowo Ajak Umat Hindu Perkuat Toleransi

KPK Ungkap 8 Temuan Masalah dalam Tata Kelola Program MBG

Enlit Asia-Electricity Connect 2026: Kejar Target Bangun PLTS 100 GW

Kode Redeem Wuthering Waves Terbaru 17 April 2026, Ada Bonus yang Bikin Pemain Wajib Cepat Klaim

KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Bupati Tulungagung, Sita Uang Puluhan Juta

KPU RI Pastikan PSU Gelombang Pertama Siap Digelar 22 Maret 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

PSU

Komisi II DPR Minta KPU dan Bawaslu Evaluasi Anggota di Daerah Buntut 24 Daerah Harus PSU

Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri segera memetakan anggaran untuk digunakan dalam pelaksanaan PSU jika anggaran bersumber dari APBD tidak mencukupi.

DPR

Kemendagri Ungkap 16 Daerah Tak Bisa Gelar PSU karena Anggaran, Ini Daftarnya

MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Kemendagri

DPR Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu Hari Ini, Bakal Bahas Pendanaan Pilkada Ulang

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Pemungutan Suara Ulang

Daftar 24 Daerah yang Wajib Pilkada Ulang, Ini Alasan dan Link Putusan MK

MK telah merampungkan 40 perkara gugatan hasil Pilkada serentak 2024.

Pilkada 2024

Daftar 24 Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Pemungutan Suara Ulang

MK Perintahkan PSU di 24 Daerah, Dari Mana Sumber Anggarannya?

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

Pemungutan Suara Ulang

KPU Yakin Pemungutan Suara Ulang Pileg Tak Ganggu Pendaftaran Pilkada 2024

Perintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.

KPU

Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

berita nasional

KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

alfi syahrin

Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

bawaslu pasaman barat

Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

bawaslu

Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo

FOTO: Bonatua Silalahi Tunjukkan Salinan Ijazah Joko Widodo Tanpa Sensor di KPU RI

Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.

berita foto

Pramono Anung Minta BUMD Jakarta Berani Ekspansi, Jangan Hanya Jago Kandang

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.

berita update

Program Bedah Rumah di Papua akan Dimulai 27 April 2026

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

bedah rumah

Pramono Bolehkan Taman dan Halte Pakai Nama Brand, Asal Bukan Parpol

Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.

berita update