KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji era Menag Gus Yaqut, DPR Beri Saran Begini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Yaqut menyiapkan dana sekitar Rp17 miliar untuk menyuap pansus haji DPR. Namun upaya mantan Ketum Banser itu ditolak pansus haji DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Eks Menag Yaqut dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu dukungan dari Pansus Haji DPR RI dan seruan reformasi tata kelola haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan ibadah haji. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas te

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, namun memastikan penahanan akan dilakukan.

Yaqut yang mengenakan kemeja berwarna cokelat dan peci hitam ini tiba di gedung lembaga antirasuah sekira pukul 11.43 WIB.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di Arab Saudi, mendalami dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 2023-2024, memicu pertanyaan besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Kasus kuota haji ini disinyalir merugikan negara triliunan rupiah dan publik menanti siapa yang

KPK membuka peluang memanggil petinggi GP Ansor yang diduga mengetahui konstruksi perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji Kemenag 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun lebih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.

KPK telah melimpahkan Tahap II penyidikan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya.

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan.

Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang mengumumkan kuota haji 2026 sebanyak 2.090 jemaah. Simak jadwal keberangkatan dan persiapannya menuju Tanah Suci.

KPK kembali menyelidiki beberapa biro perjalanan terkait dugaan korupsi dalam penambahan kuota haji untuk tahun 2023 hingga 2025.

Komisi VIII DPR RI menyatakan persiapan haji DIY telah matang, didukung embarkasi berbasis hotel dan penambahan kuota yang signifikan, memangkas masa tunggu jamaah haji DIY hingga enam tahun lebih cepat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya maksimal dalam Peningkatan Layanan Haji Embarkasi Balikpapan, memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah bagi calon jemaah haji.

KPK menginformasikan bahwa terdapat tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji yang teridentifikasi berada di Arab Saudi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin status Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah tidak akan mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.