DPR Siapkan Naskah Akademik, Tahukah Anda RUU Perampasan Aset Butuh Proses Panjang?

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang digelar di Kompleks Parlemen,

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

Pemerintah kini menunggu sikap DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan segera memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset.

Supratman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah hingga saat ini masih belum selesai dibahas.

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.

Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Kecelakaan maut di Musi Rawas Utara memicu desakan dari anggota DPR RI untuk evaluasi menyeluruh kualitas Jalan Lintas Sumatera serta pengawasan transportasi publik yang lebih ketat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan SPAM Regional Aceh Besar di Leupung demi mengatasi krisis air bersih jangka panjang di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh.

Novita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI, menyerap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, menegaskan komitmen negara hadir bagi kelompok rentan dan berjanji akan membawa setiap masukan ke tingkat pusat.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi peluncuran buku 'The Art of Simple Leadership' yang menyoroti filosofi dan perjalanan kepemimpinan Jerry Hermawan Lo, menawarkan inspirasi bagi pemimpin dan generasi muda.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak reformasi tata kelola program internship kedokteran nasional menyusul tragedi meninggalnya dokter muda, menyoroti perlindungan HAM dan masa depan layanan kesehatan.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus korupsi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Bireuen dengan hukuman enam tahun penjara. Kasus korupsi BOKB Bireuen ini merugikan negara hingga Rp1,1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi kepada OPD, melibatkan uang tunai dan barang mewah yang mencapai ratusan juta rupiah.