DPR RI Tekankan Kapasitas Tata Kelola Kunci Utama Keberhasilan Otsus Papua

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menegaskan kapasitas tata kelola optimal menjadi syarat utama Keberhasilan Otsus Papua. Pernyataan ini disampaikan dalam dialog strategis di Timika pada Senin (12/5) untuk percepatan pembangunan.

Komarudin menjelaskan, pengelolaan dana yang baik harus dimulai dari perencanaan matang berbasis data akurat. Prioritas yang jelas serta disiplin pelaksanaan dan evaluasi juga sangat penting.

Integritas dalam pengelolaan dana Otsus Papua dan kontrol publik juga menjadi faktor penentu. Ini krusial untuk memastikan akuntabilitas dan manfaat dana bagi masyarakat Papua.

Pentingnya Kapasitas Tata Kelola Optimal untuk Keberhasilan Otsus Papua

Komarudin Watubun menguraikan bahwa kapasitas pengelolaan yang baik mencakup berbagai aspek fundamental. Ini dimulai dari penyusunan rencana yang matang dan akurat. Rencana tersebut harus selalu berbasis pada data yang valid dan terkini.

Perencanaan juga harus memiliki prioritas yang jelas, memastikan setiap langkah selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Disiplin dalam pelaksanaan menjadi kunci agar rencana terealisasi secara efektif dan efisien.

Evaluasi berkala dan sistematis sangat diperlukan untuk mengukur dampak dan menyesuaikan strategi. “Menyusun rencana matang berbasis data akurat, prioritas jelas, disiplin dalam pelaksanaan serta evaluasi,” kata Komarudin.

Menjamin Integritas dan Transparansi Dana Otsus Papua

Integritas adalah pilar kedua yang ditekankan Komarudin Watubun dalam pengelolaan dana Otsus Papua. Pengelolaan dana ini harus dipandang sebagai amanah rakyat. Wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Praktik penyimpangan harus dihindari sepenuhnya, dengan target nol penyimpangan. Ini termasuk menghilangkan korupsi, mark up, proyek fiktif. Segala bentuk pemborosan anggaran yang tidak perlu juga harus dihindari.

Komarudin juga menyarankan pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial jika menggunakan dana Otsus. “Nol penyimpangan, menghilangkan praktek korupsi, mark up, proyek fiktif, sertpemborosan. Kegiatan yang bersifat seremonial yang menggunakan dana Otsus harus dikurangi,” ujarnya.

Kontrol Publik dan Sinergitas untuk Keberhasilan Otsus Papua

Faktor lain yang sangat menentukan Keberhasilan Otsus Papua adalah kontrol publik yang kuat. Pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan penyaluran dana Otsus tepat sasaran.

Kontrol ini bertujuan agar dana tersebut benar-benar dialokasikan bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). “Menjamin setiap rupiah dialokasikan secara nyata untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Komarudin mengajak seluruh pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di Tanah Papua membangun sinergitas kuat. Sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat diperlukan agar pelaksanaan Otsus berjalan optimal.

Pertemuan koordinasi strategis seperti yang diadakan di Timika sangat krusial. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi bijak dalam pengelolaan dana Otsus. Tujuannya agar memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakat.

Sumber: AntaraNews