Perubahan UUPA Aceh: Pemerintah Aceh Libatkan Guru Besar Hadapi Baleg DPR RI

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Pemerintah Aceh secara proaktif menjaring masukan dari sejumlah guru besar dan akademisi terkemuka di Banda Aceh. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi kunjungan 31 anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pertemuan penting ini bertujuan mematangkan rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menekankan pentingnya momen ini dalam menentukan arah masa depan Aceh. Diskusi intensif dengan para pakar diharapkan dapat menghasilkan penjelasan komprehensif kepada wakil rakyat. Para akademisi menyumbangkan pemikiran holistik untuk memperkaya muatan perubahan UU tersebut.

Para guru besar dan akademisi yang hadir berasal dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Mereka memberikan perspektif mendalam mengenai berbagai aspek krusial yang akan direvisi dalam UUPA. Kunjungan Baleg DPR RI dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April.

Poin Krusial dalam Revisi UUPA Aceh

Pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan para akademisi membahas sejumlah poin krusial dalam rancangan perubahan UUPA. Beberapa isu utama yang menjadi fokus diskusi meliputi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Hal ini mencakup tata kelola pendidikan umum hingga madrasah.

Selain itu, pengelolaan sektor migas juga menjadi perhatian serius dalam draf revisi. Aspek pemerintahan gampong dan pengelolaan pelabuhan turut dibahas secara mendalam. Pembahasan ini bertujuan memastikan norma-norma dalam UUPA dapat bergerak optimal untuk kemakmuran masyarakat Aceh.

Isu penting lainnya adalah terkait qanun, sebagai produk hukum daerah Aceh. Perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh juga menjadi poin sentral. Pemerintah Aceh mengusulkan agar dana Otsus dapat diperpanjang, dengan porsi dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

Apresiasi dan Persiapan Komprehensif

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para profesor dan akademisi atas kontribusi pemikiran mereka. Menurutnya, masukan tersebut sangat penting untuk menambah bobot dan kedalaman materi perubahan UU. Diskusi yang holistik ini menggambarkan bagaimana norma UUPA dapat diimplementasikan secara maksimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, turut mengapresiasi sumbangan pemikiran dari para guru besar. M Nasir menekankan pentingnya persiapan matang bagi seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli, dan tenaga ahli. Mereka diinstruksikan untuk menyiapkan seluruh bahan dan data yang relevan.

Persiapan ini krusial guna menjawab berbagai pertanyaan dari pihak Baleg DPR RI secara komprehensif dan terukur. Data dan bahan yang disiapkan harus mampu memberikan gambaran jelas mengenai urgensi dan dampak perubahan UUPA. Tujuannya adalah memastikan argumen Pemerintah Aceh tersampaikan dengan baik.

Sumber: AntaraNews