Pemerintah Aceh

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang kenaikan Dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan penghapusan batas waktu dalam revisi UUPA, demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) mendesak pemerintah menyederhanakan sistem perizinan nelayan yang dinilai sulit dan tidak transparan, memicu praktik percaloan serta membebani nelayan kecil.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh telah menyalurkan ribuan potong bantuan dari Presiden Prabowo Subianto kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan pasca

Ratusan warga antusias memadati Operasi Pasar Jelang Lebaran Aceh Barat yang menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, sebagai upaya pemerintah menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat.

Lebih dari 2.000 warga terdampak bencana di Aceh antusias mengikuti program Mudik Gratis Aceh yang diselenggarakan Pemerintah Aceh, memastikan perjalanan aman dan terjangkau jelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pemerintah Aceh mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp205,7 miliar bagi 41.410 ASN, termasuk PNS dan PPPK. Pencairan THR ASN Aceh ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah Aceh menggelar program pasar murah di berbagai daerah, termasuk Aceh Barat, sebagai upaya konkret menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok.

Pemerintah Aceh berupaya keras memastikan ribuan pengungsi korban banjir bandang dapat menempati hunian sementara (huntara) dan menerima dana tunggu hunian sebelum Lebaran Idul Fitri 1447 H, mempercepat pemulihan pasca bencana.

Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan huntara Aceh bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor, memastikan ketersediaan tempat tinggal layak selama masa transisi pemulihan bencana.

Aceh Tengah menjadi kabupaten pertama di Provinsi Aceh yang merampungkan administrasi BNBA untuk **bantuan stimulan Aceh Tengah** bagi korban bencana, memastikan dana siap cair 27 Januari 2026. Simak detailnya!

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh meluruskan polemik dana BTT Aceh sebesar Rp6 miliar yang sempat memicu perbincangan publik, menegaskan alokasinya bukan untuk relawan ASN.

Pemerintah Aceh fokus sepenuhnya pada Pemulihan Ekonomi Pasar di wilayah dataran tinggi pascabencana banjir bandang dan longsor, mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi tinggi atas Kebijakan Anggaran Aceh 2026 yang tidak akan dikenakan efisiensi, memastikan percepatan pemulihan bencana di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran Aceh yang tidak dipotong, mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Tanah Rencong.

Pemerintah Provinsi Aceh serius memperkuat Peran Dai Perbatasan Aceh sebagai benteng akidah umat pascabencana hidrometeorologi, menghadapi tantangan misionaris dan aliran sesat. Simak strategi lengkapnya!

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengusulkan agar bantuan **uang lauk-pauk korban bencana** banjir dan longsor di Aceh diberikan sebelum menempati hunian sementara, demi memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi.

Ribuan Relawan ASN Aceh dikerahkan untuk membersihkan fasilitas publik di Aceh Tamiang pascabanjir, dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Pemerintah Provinsi Aceh menyusun Rencana Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana komprehensif, ditargetkan rampung Januari 2026, demi pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor.