Otonomi Khusus

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Community Gateway Wamena hadir sebagai solusi peningkatan internet di Papua Pegunungan, membawa harapan baru bagi masyarakat dan mendukung transformasi digital wilayah timur Indonesia.

Bapperida Papua Pegunungan menekankan pentingnya Sinkronisasi Program Pembangunan Papua Pegunungan dari tingkat daerah hingga nasional demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendesak percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan di delapan kabupaten, menargetkan rampung 8 Agustus 2026 demi optimalisasi fiskal daerah.

BP3OKP Pegunungan aktif mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan Lapago di Papua Pegunungan melalui sektor UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) memastikan perlindungan hak adat dalam penyelesaian hak ulayat Suku Sumuri di wilayah konsesi Genting Oil Kasuri, demi investasi yang adil dan sesuai Otonomi Khusus.

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Penguatan Kampung Papua sebagai pusat pembangunan, mengarahkan seluruh program untuk menjadikan desa sebagai fondasi utama kemajuan di Bumi Cenderawasih. Simak strategi lengkapnya!

Pemerintah Provinsi Papua menghadapi tantangan anggaran dengan penurunan drastis TKD Papua 2026 menjadi Rp554,6 miliar, memicu adaptasi program daerah untuk efisiensi dan dampak maksimal.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyalurkan empat unit bantuan minibus SLB Papua Barat Daya yang bersumber dari dana otonomi khusus untuk mempermudah akses pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!

DPR RI mendesak pemerintah Papua mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam layanan medis. Laporan warga mengungkap pelayanan kesehatan kurang memadai, memicu perhatian serius.

Komite III DPD RI mendesak Kementerian Kesehatan mengevaluasi layanan kesehatan di Papua menyusul kasus ibu hamil meninggal yang ditolak sejumlah rumah sakit, menyoroti urgensi perbaikan sistem.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya memastikan Dana Otsus Papua benar-benar dirasakan masyarakat asli, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Bantuan Otsus Papua telah membawa harapan baru bagi perajin Orang Asli Papua (OAP) di Biak Numfor, meningkatkan pendapatan dan melestarikan budaya melalui kerajinan suvenir.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?