Otonomi Khusus

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.

TNI AD berencana membentuk Kodam baru di Papua Tengah untuk menyederhanakan rantai komando dan meningkatkan efektivitas operasional. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan ancaman keamanan di wilayah tersebut.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menyiapkan program rehabilitasi panti jompo Papua melalui alokasi dana Otonomi Khusus, memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

Kepala suku Papua memegang peranan krusial sebagai pilar utama perdamaian dan pembangunan. Simak bagaimana peran kepala suku Papua menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan yang ada.

Gubernur Papua Barat Daya menyalurkan hibah Otsus 2025 kepada 17 pengelola homestay dan kelompok sadar wisata, langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata melalui kolaborasi masyarakat.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. DPD RI Kawal HAM Papua melalui mekanisme kelembagaan dan advokasi politik, memastikan perhatian pemerintah pusat serta solusi berkelanjutan.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba, memastikan seluruh aktivitas tambang emas ilegal di wilayahnya telah dihentikan. Langkah ini diambil demi kelestarian alam dan membuka jalan menuju legalisasi pengelolaan sumber daya di Pegunungan Arfak.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyalurkan Rp8,4 miliar Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Papua. Simak rincian penyaluran dan serapan dana Otsus lainnya di sini!

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan Perpanjangan Otsus Aceh adalah kewajiban dalam revisi UUPA. Apa alasan mendasar di balik penegasan ini dan bagaimana usulan Aceh?

Pemerintah Kabupaten Jayapura serius memberikan Perlindungan HKI Jayapura secara gratis bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif, memastikan karya mereka terlindungi hukum. Simak upaya Pemkab!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyalurkan Rp2,8 miliar Dana Otsus Papua tahun 2025 ke 19 distrik untuk program ketahanan pangan. Penasaran distrik mana saja yang menerima alokasi terbesar?

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor menargetkan Pembangunan SMA Negeri Yawosi rampung Desember ini, menambah delapan ruang kelas baru dan fasilitas penunjang penting.

DPRK Otsus Kota Sorong berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Simak peran strategis mereka!

DPKPP Mimika gencar melakukan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 209 unit bagi warga kurang mampu dan OAP. Simak detail alokasi dan progresnya yang ditargetkan rampung Desember ini!

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendesak TNI untuk memperbesar Peluang OAP di TNI sebagai prajurit, bahkan Pemprov siap menanggung biaya pelatihan awal. Mengapa ini penting bagi daerah?