Minerba

Airlangga mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha memahami mekanisme aturan baru dengan jelas.

Kebijakan tersebut disusun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2025–2029 sebesar 8 persen serta RPJPN 2025–2045.

Capaian tersebut didorong oleh penyelesaian dan progres proyek-proyek hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Salah satu yang diatur PP ini adalah penegasan wajib pasok industri minerba dalam rangka pemenuhan kebutuhan BUMN dan hajat hidup orang banyak

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Turunan UU Minerba 2025 yang batas waktunya telah lewat, demi kepastian hukum dan kedaulatan bangsa.

Bahlil mengatakan, tarif royalti minerba terbaru ini akan berlaku untuk beberapa komoditas tambang, seperti nikel dan emas.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan

Politisi PDIP Siti Aisyah mengatakan partainya setuju untuk merevisi UU Nomor 4 tahun 2009

Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas Rancangan UU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).