Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kesepakatan tersebut didapatkan dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Penetapan digelar dalam Rapat Panja bersama pemerintah dan DPD RI tentang RUU Prolegnas 2025 dan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang digelar di Kompleks Parlemen,

DPR RI tengah menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset agar menjadi prioritas Prolegnas 2025. Prosesnya tak mudah, butuh kehati-hatian agar tidak jadi alat politis.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

Alat kelengkapan dewan (AKD) diminta mulai menjalankan pembentukan undang-undang. Agar DPR bisa menyelesaikan target Prolegnas.

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.

RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Sementara.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiariej menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hadir sebagai solusi atas berbagai isu, termasuk anak berkewarganegaraan ganda dan status diaspora Indonesia, membuat pembac

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.

Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk memastikan pendampingan transmigran tidak hanya lima tahun, melainkan berkelanjutan demi kesejahteraan.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.