KPK Ingatkan Kemenperin soal Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan serius kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait potensi risiko tata kelola investasi. Peringatan ini menyangkut realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun yang tersebar di 175 kawasan industri sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi masalah sejak dini dan memastikan iklim investasi yang sehat.

Koordinasi lanjutan antara KPK dan Kemenperin telah dilaksanakan pada 2 April 2026 sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Hal ini menjadi krusial di tengah tantangan penurunan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

KPK memandang bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, terutama karena seringnya bersinggungan dengan perusahaan asing. Oleh karena itu, langkah proaktif ini diharapkan dapat memperkuat integritas tata kelola investasi nasional. Upaya ini juga untuk menjaga kepercayaan investor di sektor industri.

Fokus KPK pada Tata Kelola Investasi Kawasan Industri

Sejak Maret 2026, KPK telah berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin untuk memetakan risiko. Selain itu, KPK juga telah meninjau sejumlah kawasan industri strategis di Indonesia. Peninjauan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi lapangan dan mengidentifikasi potensi kerawanan.

Beberapa kawasan industri yang menjadi fokus peninjauan KPK antara lain Kawasan Industri Jababeka dan Kawasan Industri Surya Cipta Industrial Estate Karawang. Turut ditinjau juga Jatiluhur Industrial Smart City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KEK Industropolis Batang), serta Kawasan Industri Candi. Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang komprehensif.

Dari hasil pemetaan dan peninjauan tersebut, KPK berhasil mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang memerlukan perhatian khusus. Titik-titik rawan ini meliputi proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri. KPK mendorong pengelola kawasan untuk berperan aktif membantu pemerintah dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi.

Peran Pemerintah Daerah dan Transparansi Ekosistem Investasi

Dian Patria menegaskan, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran krusial dalam memastikan ekosistem investasi berjalan optimal. Pemda tidak hanya bertanggung jawab dari sisi perizinan, tetapi juga dalam penyediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, pemda juga memiliki peran penting dalam pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Keterlibatan aktif pemda akan memperkuat ekosistem tata kelola kawasan industri yang berintegritas. Ini sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah. Sinergi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini juga mencegah praktik korupsi yang merugikan.

Sebagai langkah lanjutan, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring melalui optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Optimalisasi SIINas bertujuan meningkatkan transparansi dan akses data industri bagi seluruh pemangku kepentingan. Data yang akurat dan transparan menjadi kunci untuk pengawasan yang efektif.

Penguatan Regulasi untuk Investasi Berintegritas

Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Winardi, menyambut baik pendampingan dari KPK. Ia menyatakan bahwa tata kelola yang bersih harus selalu sejalan dengan pertumbuhan industri. Pendampingan ini diharapkan dapat menguatkan seluruh proses pertumbuhan industri agar tetap berada dalam koridor integritas.

Pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Kawasan Industri. Rancangan undang-undang ini telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026. Langkah ini sangat penting untuk memperkuat aspek regulasi dan memastikan kepastian hukum pengelolaan kawasan industri.

Kemenperin bersama KPK ke depannya akan merumuskan rencana aksi strategis jangka pendek dan panjang. Rencana ini akan berbasis pada penguatan regulasi dan sistem. Tujuannya adalah memastikan ekosistem kawasan industri nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan, transparan, dan berintegritas.

Sumber: AntaraNews