Indeks Persepsi Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota DPR RI mengusulkan tiga agenda krusial demi Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus menurun. Simak langkah konkret untuk memulihkan integritas bangsa dan meningkatkan kepercayaan publik.

Hasilnya, Indonesia mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 dari 100. Angka tersebut turun 3 poin dari tahun sebelumnya.

Indonesia mengalami penurunan tiga poin dalam Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun 2025.

Singapura juga tetap menjadi satu-satunya negara Asia yang masuk dalam 10 besar.

BPS sarankan hal ini untuk memperbaiki budaya antikorupsi ke depan.

Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat.

“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong

Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.