41 RUU Prolegnas Prioritas Ditargetkan Selesai Pada 2025

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Puan mengajak DPR dan Pemerintah untuk terus mawas diri dan memperbaiki diri demi kesejahteraan rakyat.

Setelah UU APBN 2026 disahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden.

Penetapan digelar dalam Rapat Panja bersama pemerintah dan DPD RI tentang RUU Prolegnas 2025 dan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Menurut Puan, pengawasan DPR bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat.

Dalam rapat ini, DPR menyetujui Rancangan APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk dibahas lebih lanjut.

Puan juga menyinggung soal perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya, yang ikut berdampak pada kondisi dalam negeri.

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Puan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menangis ketika meminta maaf dalam rapat paripurna DPR terakhir.

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendesak percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai respons atas anomali iklim 2025, demi mitigasi dampak yang kian meluas.

Rapat Paripurna Ke-5 DPR telah menyetujui perubahan pada daftar RUU dalam Prolegnas periode 2025-2029 serta menetapkan RUU prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan kembali masuk Prolegnas Prioritas 2025, memicu harapan baru setelah sekian lama tertunda. Mengapa pengesahannya begitu mendesak bagi daerah seperti Kepri?

Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiariej menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hadir sebagai solusi atas berbagai isu, termasuk anak berkewarganegaraan ganda dan status diaspora Indonesia, membuat pembac

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.