Prolegnas Prioritas

Baleg DPR menegaskan bahwa tidak ada keputusan untuk mengeluarkan RUU dari Prolegnas Prioritas 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendesak percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai respons atas anomali iklim 2025, demi mitigasi dampak yang kian meluas.

Rapat Paripurna Ke-5 DPR telah menyetujui perubahan pada daftar RUU dalam Prolegnas periode 2025-2029 serta menetapkan RUU prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan kembali masuk Prolegnas Prioritas 2025, memicu harapan baru setelah sekian lama tertunda. Mengapa pengesahannya begitu mendesak bagi daerah seperti Kepri?

Alat kelengkapan dewan (AKD) diminta mulai menjalankan pembentukan undang-undang. Agar DPR bisa menyelesaikan target Prolegnas.

Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.