Hak Tanah

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Profesor Unand, Kurnia Warman, mengupas tuntas penyebab melemahnya posisi Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan pemerintahan desa dan perubahan pandangan masyarakat menjadi sorotan utama.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan penyelesaian konflik agraria Sulawesi Tengah membutuhkan kolaborasi multisektoral, mengingat kompleksitas persoalan tanah dan tumpang tindih regulasi yang kerap terjadi.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Seorang warga dilaporkan ke polisi setelah melakukan penyegelan sekolah Bulukumba dengan pagar kawat berduri, mengklaim lahan milik pribadi dan mengganggu proses belajar mengajar puluhan siswa.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) berjanji akan membantu 200 KK warga transmigran di Selaparang, Lombok Timur, mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM Transmigran) atas lahan mereka. Mengapa kepastian hukum ini sangat penting bagi mereka?