Pemerintah Indonesia Serahkan 1,4 Juta Hektar Hak Hutan Adat untuk Masyarakat Lokal

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan kepada masyarakat adat. Pernyataan ini menegaskan dukungan terhadap perlindungan lingkungan dan komunitas lokal.

Langkah strategis ini mencerminkan dedikasi kuat Indonesia dalam melindungi lingkungan serta mendukung masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada Sabtu, 8 November, setelah partisipasinya dalam KTT Iklim di Belem, Brasil, pada Kamis, 6 November.

Menurut Antoni, inisiatif ini merupakan bagian dari perhatian Presiden Prabowo Subianto yang lebih luas terhadap konservasi lingkungan. Ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok adat yang secara historis menghadapi marginalisasi di tanah air.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam pengakuan hak masyarakat adat atas hutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari agenda nasional. Pengakuan hutan adat menjadi prioritas untuk keberlanjutan lingkungan.

Komitmen ini juga ditegaskan kembali oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum yang sama. Hashim menyatakan, "Awal tahun ini, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen berani kami untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan."

Pernyataan tersebut menggarisbawahi visi pemerintah yang berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan. Pengalokasian hutan adat diharapkan dapat membawa dampak positif. Ini termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan.

Untuk mempercepat proses ini, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus. Satgas ini bertugas mempercepat Pengakuan Hutan Adat pada Maret 2025. Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Menteri Antoni menambahkan bahwa langkah ini mengikuti arahan Presiden Prabowo. Presiden menetapkan target pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029. Pengakuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Antoni menekankan bahwa pengakuan hutan adat tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat adat. Lebih dari itu, langkah ini juga berkontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Data dari SOIFO 2024 menunjukkan bahwa tingkat deforestasi dapat turun 30–50 persen di area yang hak hutan adatnya diakui.

Selain pengakuan hutan adat, Indonesia juga telah menunjukkan capaian signifikan dalam restorasi lahan. Antara tahun 2015 dan 2024, Indonesia berhasil merestorasi lebih dari dua juta hektar lahan terdegradasi. Upaya ini merupakan bagian integral dari komitmen lingkungan negara.

Capaian ini juga didukung oleh penurunan kebakaran hutan sebesar 19,6 persen. Penurunan ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah. Perlindungan hutan adat juga berperan dalam mengurangi risiko kebakaran.

Sektor kehutanan juga berhasil mengamankan pembayaran berbasis hasil sebesar US$499,8 juta. Jumlah ini termasuk US$103,8 juta dari Green Climate Fund (GCF) melalui UNDP. Pendanaan ini mendukung berbagai program lingkungan di Indonesia.

Sumber: AntaraNews