Hutan Adat

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk program pengembangan hutan adat di Teluk Bintuni dan Kaimana, mempercepat pengakuan serta pengelolaan demi kelestarian dan kesejahteraan.

Praktik jual beli hutan ilegal berstatus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Barito Utara menjadi sorotan, melanggar hukum dan berdampak serius pada ekosistem serta sosial.

Penerbitan Perda tentang Pengakuan Adat Kedang Ipil di Kutai Kartanegara dinilai vital oleh Kemenbud, diharapkan memicu daerah lain segera menyusun regulasi serupa demi pelestarian kebudayaan lokal.

Menteri Kehutanan menyoroti banjir dan longsor di Sumatra sebagai momentum perbaikan manajemen hutan. Evaluasi kebijakan dan penguatan hak masyarakat adat jadi fokus utama.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana di Sumatera adalah momentum krusial untuk perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan. Evaluasi mendalam dan langkah konkret segera diambil pemerintah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta Pemuda Katolik aktif mengawal lahirnya Perda Hutan Adat. Harapan ini disampaikan saat Rapimnas, mendorong peran strategis organisasi.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

Eriksen menilai mengakui 1,4 juta hektare hutan adat merupakan tindakan berani dan transformatif dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare. Proses verifikasi teknis telah dilakukan, menandai komitmen terhadap kelestarian Hutan Adat Sarolangun dan pengakuan masyarakat hukum adat.