Masyarakat Adat

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajak masyarakat meneladani kearifan lokal Suku Badui, menekankan nilai kesederhanaan, kejujuran, dan ketaatan yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ratusan warga Baduy Dalam menempuh perjalanan sakral 200 km di malam hari untuk Upacara Adat Seba Baduy, ritual tahunan menjaga tradisi, alam, dan menyampaikan pesan ke pemerintah.

Warga Badui titip pesan pelestarian alam kepada Gubernur Banten, Andra Soni, saat tradisi Seba Badui 2026, menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan hutan dan pencemaran sungai.

Masyarakat Badui di Lebak, Banten, menunjukkan konsistensi luar biasa dalam konservasi alam Badui, menjaga ekosistem hulu dan mencegah bencana ekologis demi kelangsungan hidup manusia.

Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan rapat koordinasi teknis nasional (Rakorteknas) untuk mempercepat legalisasi pertambangan mineral logam, mengatasi maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Wakapolda Papua Barat Brigjen Dr. Sulastiana memaparkan lima prinsip penting dalam tata kelola pertambangan Papua Barat berbasis risiko di wilayahnya, demi keberlanjutan dan akuntabilitas sosial yang lebih baik.

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Pemerintah Kabupaten Sigi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk optimalkan Tata Kelola Karbon di wilayahnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

Perkumpulan Bentang Alam Hijau (LemBAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar segera mempercepat penetapan dan pengakuan Wilayah Adat Bengkayang demi melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam.

Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk mengangkat Kearifan Lokal Badui ke kancah internasional, menarik perhatian dunia terhadap kekayaan budaya dan tradisi unik masyarakat adat ini.

Tetua adat Badui menegaskan komitmen masyarakat dalam menjaga kearifan lokal sebagai titipan leluhur. Ketahui lebih lanjut tentang kehidupan sederhana dan tradisi unik Masyarakat Badui.

DPRD Sulteng resmi sahkan Perda PPMHA Sulteng untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah. Perda ini diharapkan mampu mengatasi konflik lahan dan degradasi lingkungan yang kerap mengancam komunitas adat.

Sepanjang 2025, sebanyak 202,89 ribu hektare wilayah adat di Provinsi Bengkulu menghadapi konflik serius, terutama dengan sektor kawasan hutan negara. AMAN Bengkulu mendesak kepala daerah untuk segera mengatasi Konflik Wilayah Adat Bengkulu demi perlindun

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk program pengembangan hutan adat di Teluk Bintuni dan Kaimana, mempercepat pengakuan serta pengelolaan demi kelestarian dan kesejahteraan.

Tokoh adat Bengkayang mendesak pemerintah mengedepankan etika dalam pemasangan plang PKH, guna mencegah potensi konflik dan menjaga kondusivitas wilayah adat.

Penerbitan Perda tentang Pengakuan Adat Kedang Ipil di Kutai Kartanegara dinilai vital oleh Kemenbud, diharapkan memicu daerah lain segera menyusun regulasi serupa demi pelestarian kebudayaan lokal.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mendengarkan langsung aspirasi perempuan Suku Tengger di Probolinggo, Jawa Timur, membahas peningkatan pendidikan, akses usaha, dan peran desa, sebuah langkah penting untuk pemberdayaan perempuan Suku Tengger.

Universitas Indonesia (UI) menyoroti krusialnya Keterlibatan Masyarakat Adat Papua dalam perumusan kebijakan, terutama terkait dana Otsus dan keselamatan kerja, demi efektivitas dan legitimasi.