masyarakat adat

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berupaya memperkuat identitas masyarakat adat setempat, menegaskan pentingnya persatuan dan keselarasan dalam naungan berbangsa dan bernegara.

Kementerian Kesehatan menyoroti pemalangan RSUP Jayapura oleh sejumlah individu, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan vital ini harus tetap dapat diakses masyarakat, terutama dalam kondisi gawat darurat.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya perlindungan hak adat Blok Masela agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama dari proyek gas strategis nasional ini, menjamin keseimbangan investasi dan kesejahteraan.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menyelesaikan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektare. Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai konflik dan memperkuat hak masyarakat adat.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah memperkuat layanan jemput bola bagi pencatatan pernikahan adat dan penghayat kepercayaan, guna menjamin hak sipil mereka dan mengatasi hambatan administratif.

Pemerintah Provinsi Papua berharap diskusi publik mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menyatukan persepsi berbagai pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat setempat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Ketua BPD Kawasi, Reinhard Siar menyampaikan apresiasi kepada Harita Nickel yang telah membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat langsung kawasan operasional.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Kebudayaan berkomitmen kuat dalam pembangunan kembali Rumah Adat Bayan pasca kebakaran, menjaga warisan budaya dan memperkuat posisi Bayan sebagai pusat kebudayaan tradisional.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengusulkan 20 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat. Usulan WPR Papua Tengah ini bertujuan menertibkan tambang ilegal sekaligus memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan sektor pertamb

Ikatan Keluarga Batumerah Damer (Ikabada) Ambon menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Kawasan Konservasi Perairan Damer di Maluku, demi menjaga kelestarian laut dan masa depan masyarakat.

Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan menegaskan keberadaan Taman Nasional Meratus di Pegunungan Meratus membawa beragam manfaat. Ini termasuk perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, hingga peluang ekonomi bagi masyarakat adat setempat.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajak warga meneladani Kearifan Lokal Suku Badui, khususnya nilai kesederhanaan dan kejujuran, usai menerima rombongan Seba Badui 2026.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajak masyarakat meneladani kearifan lokal Suku Badui, menekankan nilai kesederhanaan, kejujuran, dan ketaatan yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ratusan warga Baduy Dalam menempuh perjalanan sakral 200 km di malam hari untuk Upacara Adat Seba Baduy, ritual tahunan menjaga tradisi, alam, dan menyampaikan pesan ke pemerintah.

Warga Badui titip pesan pelestarian alam kepada Gubernur Banten, Andra Soni, saat tradisi Seba Badui 2026, menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan hutan dan pencemaran sungai.

Masyarakat Badui di Lebak, Banten, menunjukkan konsistensi luar biasa dalam konservasi alam Badui, menjaga ekosistem hulu dan mencegah bencana ekologis demi kelangsungan hidup manusia.

Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.