Daftar Usulan Pemerintah di Revisi UU KUHAP, Ada Soal Hak Tersangka, Jemput Paksa hingga Ganti Rugi Korban

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh mendukung Pembaruan KUHAP Nasional, mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pemahaman masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Perubahan KUHAP pada tingkat I dan akan membawanya ke sidang paripurna berikutnya untuk disahkan.

Total ada 6.000 poin permasalahan akan diserahkan ke Komisi III DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Pembahasan RUU KUHAP yang baru juga dipandang cukup relevan

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP sangat urgen untuk dilakukan

Orasi berkumandang lewat pengeras suara, spanduk protes dipampang di pagar kantor legislator itu.

Keduanya melakukan aksi vandalisme di beberapa tempat saat pulang kampung ke Kabupaten Jembrana, Bali.

Supratman Andi Agtas juga menepis beragam informasi keliru yang beredar terkait RKUHAP.

Puan Maharani menegaskan proses penyusunan RKUHAP telah memenuhi unsur partisipasi bermakna.

Ketua Panja RUU KUHAP Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa.

Puan menegaskan hingga saat ini dirinya belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan ditugaskan membahas RKUHAP.

Ketua Komisi III DPR mengatakan RUU KUHAP masih berpeluang batal disahkan.

KPK mengkritik RUU KUHAP hanya mengatur pencekalan untuk tersangka.

Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil masuk ke DPR ikut langsung rapat RUU KUHAP

Usulan RUU KUHAP mengatur agar prajurit TNI disidang di peradilan pidana umum jika melakukan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.