RUU KUHAP: Muncul Usulan Prajurit TNI Pelaku KDRT Bisa Diadili di Peradilan Umum

Koalisi Sipil menilai aturan tersebut berpotensi mengancam demokrasi, hak asasi manusia (HAM).

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan kekecewaan atas putusan pengadilan militer terkait kasus kekerasan anak oleh oknum TNI yang menewaskan MHS, dengan vonis yang dinilai terlalu ringan. Mengapa hukuman ini jauh dari harapan?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan peran Penyidik TNI RUU KKS hanya menindak anggota militer dalam kejahatan siber. Apa implikasi kebijakan ini?

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

MK pada akhir pekan lalu (29/11) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Koalisi menilai tindakan penculikan dan penyiksaan sampai hilangnya nyawa warga sipil ini telah mencoreng nama baik TNI.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Ketua Komisi III DPR mengatakan RUU KUHAP masih berpeluang batal disahkan.

KPK mengkritik RUU KUHAP hanya mengatur pencekalan untuk tersangka.

Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil masuk ke DPR ikut langsung rapat RUU KUHAP

Ketua Panja RUU KUHAP Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan 10 daftar usulan penguatan norma dalam revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana RKUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.