Revisi UU Peradilan Militer

Komisi I DPR mendorong revisi UU Peradilan Militer masuk Prolegnas Prioritas sebelum tenggat dua tahun putusan MK. Ini yang disorot.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer