Wamenkum Harap Tugas Satpol PP Lebih Profesional dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Polres Metro Bekasi gencar sosialisasikan KUHP KUHAP Baru untuk menyamakan persepsi penegak hukum dan memperkuat sistem peradilan pidana di Kabupaten Bekasi, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh mendukung Pembaruan KUHAP Nasional, mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Polres Parigi Moutong menyatukan langkah aparat penegak hukum untuk memastikan kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pemahaman masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h

Pemerintah didesak untuk segera mempersiapkan implementasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, guna memastikan pemahaman publik dan penegakan hukum yang adil.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

Polres Gunung Mas berhasil mengungkap kasus pencurian sawit di perkebunan PT ALS Manuhing, menetapkan seorang tersangka yang terancam hukuman berat berdasarkan KUHP baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Kasus penganiayaan hewan di Mataram yang viral di media sosial kini memasuki babak baru. Pelaku penganiayaan anjing hingga mati, IG, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 1,5 tahun penjara, sementara NLS juga tersangka penadah.

Kepolisian Resor Pamekasan berhasil mengungkap pelaku pemerkosaan penyandang disabilitas berinisial H (41) melalui tes DNA. Hasil tes mengarah pada AS (50), ipar korban, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis.

Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan peredaran miras ilegal Bogor di Cileungsi Kidul, menyita ribuan botol dari tiga toko. Ini wujud komitmen menjaga ketertiban umum.

Pemerintah Kota Bengkulu gencar melakukan penertiban minuman beralkohol ilegal di warung dan pertokoan, menanggapi keresahan masyarakat dan menegakkan Perda demi generasi muda.

Pemerintah Kota Tangerang membentuk tim pengawasan khusus untuk memastikan pelaksanaan Car Free Night (CFN) bebas dari praktik pungutan liar (pungli) parkir, menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Sudinsos Jakarta Selatan menertibkan 24 PPKS di Jalan RS Fatmawati Raya, membawa mereka ke panti sosial untuk pembinaan dan peningkatan keterampilan guna masa depan yang lebih baik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.