keadilan hukum
-
News •Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan HukumSeorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.
-
News •MRPT Bentuk Tim Telusuri Akar Konflik Dogiyai, Pastikan Penanganan BerkeadilanMajelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) membentuk tim khusus untuk menelusuri akar konflik Dogiyai, memastikan penanganan berbasis data dan berkeadilan demi stabilitas wilayah.
-
News •Kejagung Respons Vonis Bebas Delpedro dkk, JPU Pertimbangkan KasasiKejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi putusan vonis bebas Delpedro Marhaen dan rekan-rekannya dalam kasus dugaan penghasutan, memicu pertanyaan mengenai langkah hukum selanjutnya.
-
News •Ironi Hukum: Selebgram Nabilah O'Brien Korban Pencurian Justru Jadi Tersangka Usai Unggah Kasus di MedsosSelebgram Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, mengalami ironi hukum setelah menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka usai membahas kasusnya di media sosial.
-
News •DPR Panggil Nabilah O'Brien, Korban Pencurian yang Jadi Tersangka, untuk RDPUKomisi III DPR RI akan mengundang Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, yang menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka, untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mencari keadilan dan mengawasi penegakan hukum.
-
News •Peradi Profesional Dideklarasikan, Jawab Tantangan Advokat di Era DigitalProf. Harris Arthur Hedar mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional di Jakarta, sebuah wadah baru yang berfokus pada mutu, etika, dan karakter untuk menjawab tantangan profesi advokat di era digital.
-
News •DPR Minta Polisi Tindak Tegas Kasus Pengeroyokan Sopir Truk Bea Cukai BatamAnggota DPR RI mendesak kepolisian menindak tegas lima pegawai Bea Cukai yang diduga mengeroyok sopir truk di Batam, memastikan proses hukum pengeroyokan sopir truk Batam berjalan transparan dan berkeadilan.
-
News •Kuasa Hukum Harap MK Jaga Sistem Pendidikan Nasional dalam Uji UU KesehatanKuasa hukum pemohon uji Undang-Undang Kesehatan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga sistem pendidikan nasional, khususnya terkait pendidikan dokter spesialis, demi konstitusi dan kepastian hukum.
-
News •Wamenkum Harap Tugas Satpol PP Lebih Profesional dengan KUHP BaruWakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat menjalankan tugasnya lebih profesional berkat pemahaman mendalam terhadap KUHP baru yang humanis dan berkeadilan.
-
News •Uji Materi KUHP KUHAP Baru Bergulir di MK, Pegawai Swasta Gugat Pasal PenggelapanDua pegawai swasta mengajukan uji materi KUHP dan KUHAP baru di Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan pasal penggelapan dan prosedur penyelidikan yang dinilai merugikan.
-
News •Gayus Lumbuun Sarankan Mediasi sebagai Solusi Terbaik Perkara Ijazah JokowiMantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan mediasi adalah cara paling efektif menyelesaikan polemik Mediasi Ijazah Jokowi, menghindari polarisasi dan kerugian bagi negara.
-
News •Peran Advokat SPI: Pastikan Proses Hukum Adil dan Tidak DiskriminatifSerikat Pengacara Indonesia (SPI) menegaskan Peran Advokat SPI sangat krusial dalam menjamin keadilan. Bagaimana mereka mewujudkannya di tengah dinamika hukum?
-
News •Yusril Prediksi Penerima Amnesti dan Abolisi Selanjutnya Lebih Banyak, Ini Kriteria BarunyaMenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperkirakan jumlah penerima amnesti dan abolisi ke depan akan meningkat signifikan dengan kriteria baru yang lebih luas. Simak detailnya!
-
Politik •Bukan Sekadar Memorial, Peneliti BRIN: Hari Kesaktian Pancasila Harus Dikontekstualisasikan dengan Kondisi Bangsa KiniPeneliti BRIN Dr. Hastangka menegaskan Hari Kesaktian Pancasila tak boleh hanya jadi memorial, melainkan harus relevan dengan tantangan bangsa saat ini, dari hukum hingga pendidikan. Bagaimana implementasinya?
-
Politik •Mengapa Konsep 'Dua Alat Bukti' dalam Revisi KUHAP Dinilai Berpotensi Lahirkan Praduga Bersalah?Anggota DPR RI mendorong revisi KUHAP terkait dua alat bukti, menilai ketentuan saat ini berpotensi melahirkan praduga bersalah dan ketidakadilan. Simak alasannya!
-
Politik •Anggota DPR Ingatkan: Jangan Sampai Terulang, Revisi RUU KUHAP Harus Tutup Celah Pelanggaran HAM pada PenangkapanAnggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.
-
News •Fakta Unik LDII: Mengapa Elit Politik Perlu Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat Pasca-Demonstrasi?DPP LDII menyerukan elit politik untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat pasca-demonstrasi, menekankan pentingnya keteladanan dan keadilan. Apa pesan lengkapnya?