Usai Dilimpahkan, Penyidikan Kasus Andrie Yunus Kini Sepenuhnya di Tangan TNI

Sorotan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan kesimpulan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan, motif sementara mengarah ke persoalan pribadi. Hal itu diungkap Andri berdasar Berita Acara Pemeriksaan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi sejak awal mendorong kasus ini harus dibawa ke peradilan umum, bukan militer.

Laporan model B diajukan langsung oleh korban melalui tim advokasi.

Jika berkas dianggap lengkap, para tersangka akan diserahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Keputusan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI.

Salah satu hal digali dari keterangan Polda Metro Jaya adalah soal inisial penyerang air keras yang sempat disampaikan berbeda dengan versi TNI.

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai tindakan terorisme yang biadab dan meminta pengusutan tuntas hingga aktor intelektualnya.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke aktor intelektual di baliknya.

Komisi III DPR RI mendesak sinergi TNI-Polri dalam pengusutan Kasus Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dengan memedomani KUHAP baru untuk peradilan koneksitas.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada Polri atas tindakan cepat mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan bahwa pengawasan dilakukan agar proses penyidikan berjalan sesuai aturan.

Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hakim menilai keterangan Andrie diperlukan guna mengungkap dugaan teror yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Dalam persidangan tersebut, Agus memberikan keterangan berdasarkan kapasitas keilmuannya.

Alasan medis yang membuatnya tak dapat hadir langsung di persidangan mendorong hakim mencari alternatif agar tetap bisa memperoleh keterangan dari korban.

Mereka adalah Kolonel Chk Fredy Ferdian sebagai hakim ketua, didampingi dua hakim anggota Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Indonesia ingin kerja sama dengan Uni Eropa dapat berlangsung adil dan saling menguntungkan.

Ketika industri manufaktur, farmasi, dan otomotif menghadapi lonjakan biaya produksi, sektor-sektor ini justru memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Dari pemeriksaan medis, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

Langkah ini penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi makro di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

Kalbe Farma membuka kesempatan kerja untuk banyak posisi, seperti R&D Scientist, Production Officer, Business Development Officer, dan Medical Representative.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.