Pemerintah Apresiasi Polri Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Komunikasi Pemerintah memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang dilakukan oleh Polri dalam mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, barang bukti, serta analisis data yang dilakukan di lapangan. Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, menekankan bahwa upaya ini merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang berbasis bukti.

"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih," ujarnya sebagaimana dikutip dari siaran pers pada Rabu (18/3/2026).

Perkembangan terbaru juga diperkuat oleh tindakan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang telah mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Saat ini, para terduga sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami proses penyidikan. Angga menilai bahwa respons cepat dan profesional dari aparat penegak hukum adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik, terutama dalam situasi yang sensitif seperti ini.

"Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti," jelasnya. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang siapa pelakunya.

Dalam pernyataannya, Angga menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan tegas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya. Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa ini tidak merefleksikan institusi secara keseluruhan.

Negara berkepentingan untuk menjaga integritas institusi dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Pemerintah juga menghormati langkah TNI yang menangani dugaan keterlibatan anggotanya secara terbuka, sebagai wujud komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin dan profesionalisme di hadapan publik.

Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," pungkas Angga. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya.

"Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi," tuturnya.