Hari Ini, Sidang Perdana Kasus Air Keras Andrie Yunus Digelar di Pengadilan Militer Jakarta

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada Rabu (29/4).

Sidang pertama untuk kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Pengadilan Militer menjadwalkan akan menggelar sidah perdana pada 29 April 2026 di Pengadilan Militer Jakarta.

Kolonel Fredy  memastikan, setelah diregister, pihaknya punya ketentuan untuk menggelar sidang dalam 10 hari ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Mabes TNI telah melaksanakan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Stragetis (Kabais) TNI dijabat Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo per hari ini.

Komisi III DPR RI mendesak sinergi TNI-Polri dalam pengusutan Kasus Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dengan memedomani KUHAP baru untuk peradilan koneksitas.

Andrie didiagnosis mengalami luka bakar 20 persen pada tubuh bagian kanan. Kemudian, mata kanannya terkena kerusakan 40 persen di bagian korneanya.

Komnas HAM mengungkap jejak digital pelaku serangan air keras ke Andrie Yunus. Sebanyak 14 orang teridentifikasi melalui CCTV dan data BTS.

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan, motif sementara mengarah ke persoalan pribadi. Hal itu diungkap Andri berdasar Berita Acara Pemeriksaan.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam mengusut perkara tersebut.

"Lah makanya, kok keluar dari jalur. Kenapa cari aparat, kenapa kemudian cari preman, bahkan terdakwa akhirnya cari orang-orang hitam itu," cecar Hakim.

Prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon kembali gugur setelah mengalami luka berat akibat serangan di wilayah konflik.

Tim gabungan Polres Pidie dan TNI menertibkan sejumlah tambang emas ilegal di kawasan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan tanpa izin.

Prajurit TNI Kopda Rico Pramudia gugur saat misi perdamaian PBB di Lebanon. Jenazah disiapkan untuk dipulangkan dan dimakamkan di Sumatera Utara.

Pemprov Maluku dan Kodam XV/Pattimura bersinergi menggelar Layanan Kesehatan Gratis Maluku di Negeri Aboru, Maluku Tengah, wujudkan akses medis merata bagi warga terpencil.

Pemerintah Indonesia kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugurnya Praka Rico dan tiga prajurit TNI lainnya di Lebanon, menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.