Hukum Internasional

Aqsa Working Group (AWG) mengecam keras pemberlakuan UU Hukuman Mati Israel terhadap tahanan Palestina, menyerukan komunitas internasional bertindak segera.

Indonesia kembali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas serangkaian insiden terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) setelah tiga personel penjaga perdamaian Indonesia terluka dalam ledakan di El Addaiseh, Lebanon selatan, menambah d

JDF Asia Pasifik mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Israel yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina, mendesak komunitas internasional bertindak tegas.

Malaysia secara tegas melayangkan kecaman keras terhadap Undang-Undang hukuman mati Israel yang menargetkan rakyat Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk diskriminasi.

Pemerintah Indonesia mendesak PBB untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan atas serangan Israel di Lebanon selatan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL, menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

YPTB desak Australia dan PTTEP bertanggung jawab penuh atas dampak tumpahan minyak Montara 2009. Bencana ini menyisakan kerugian triliunan rupiah bagi masyarakat pesisir dan ekosistem laut Indonesia.

PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu di Jakarta, membuka ruang konstruktif hadapi konflik Asia Barat yang menekan keamanan energi dan stabilitas global.

Utusan PBB menegaskan bahwa Kuba berkewajiban untuk mempertahankan perairan teritorialnya sesuai hukum internasional, menyusul insiden penembakan kapal berbendera AS yang memasuki wilayah Kuba.

Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan keselamatan personel Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon, di tengah meningkatnya eskalasi serangan Zionis Israel yang menimbulkan kekhawatiran global.

Pemerintah Indonesia mengecam keras peningkatan serangan Israel terhadap Lebanon yang memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur, menegaskan tindakan ini melanggar hukum internasional dan Resolusi DK PBB 1701.

Venezuela mengecam perintah eksekutif Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang mempertahankan perdagangan sah dengan Kuba, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan mengancam kebebasan berdaulat negara.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk menyelesaikan negosiasi Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan pada tahun 2026, demi menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan sengketa.

Pemerintah Malaysia membantah laporan media mengenai kompensasi lahan 5.207 hektare terkait perbatasan Indonesia-Malaysia. Klarifikasi Perbatasan Malaysia ini menegaskan negosiasi berdasarkan hukum internasional, bukan timbal balik.

Pemerintah Spanyol secara tegas menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi mantan Presiden AS Donald Trump, menegaskan komitmen pada tatanan multipolar dan solusi dua negara.

Uni Eropa secara tegas mendesak Israel untuk menghentikan proyek permukiman di Tepi Barat, termasuk rencana E1, karena dinilai mengancam perdamaian dan stabilitas regional serta melemahkan solusi dua negara.

Wakil Menteri Luar Negeri RI menegaskan kembali **Dukungan Indonesia Kedaulatan Somalia** di forum OKI, menolak keras pengakuan Israel terhadap Somaliland yang berpotensi memicu ketidakstabilan di kawasan.

Pakar hubungan internasional menyoroti pergeseran tatanan Geopolitik Global dari hukum internasional menuju persaingan kekuatan. Situasi ini menciptakan kondisi yang semakin rapuh dan tidak stabil.

Aksi unilateral Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Maduro pada awal 2026 memicu kecaman internasional serta desakan kuat untuk reformasi PBB.

Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menolak pengakuan sepihak Israel terhadap wilayah "Somaliland", menegaskan komitmen Indonesia menjaga kedaulatan Somalia dan hukum internasional.

Para pakar mendesak komunitas internasional untuk serius menyikapi ancaman Trump soal Greenland, melihatnya sebagai bagian dari pola kebijakan luar negeri AS yang menantang hukum internasional.