Hukum Internasional

Sembilan WNI Korban Penahanan Israel akhirnya kembali ke Indonesia setelah ditahan militer Zionis, Menlu Sugiono mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

CISFED mendesak Indonesia lebih asertif hadapi krisis kemanusiaan Gaza. Desakan ini muncul menyusul pelanggaran hukum internasional dan dampak langsung pada kepentingan WNI.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengumumkan rencana **Misi Perlindungan Prancis di Selat Hormuz** yang bersifat defensif untuk mengamankan pelayaran dan mencegah pemerasan di jalur vital tersebut.

Pemerintah Indonesia kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugurnya Praka Rico dan tiga prajurit TNI lainnya di Lebanon, menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi objektif terkait serangan Israel ke pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Desakan ini muncul setelah tiga prajurit TNI gugur dalam insiden

Pentagon tengah meninjau daftar fasilitas energi Iran untuk menghindari tuduhan kejahatan perang dalam potensi serangan AS ke Iran, memicu perdebatan internal mengenai target sipil dan militer.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam pengesahan undang-undang hukuman mati tahanan Palestina oleh parlemen Israel (Knesset) sebagai ancaman genosida nyata dan pelanggaran HAM berat yang memicu ketegangan di kawasan.

Pemerintah Indonesia mendesak adanya jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian di Lebanon menyusul insiden tragis yang menewaskan tiga personel TNI, menegaskan perbedaan misi peacekeeping dan peacemaking.

Aqsa Working Group (AWG) mengecam keras pemberlakuan UU Hukuman Mati Israel terhadap tahanan Palestina, menyerukan komunitas internasional bertindak segera.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, telah menyurati Menteri Luar Negeri RI terkait penangkapan 19 nelayan Aceh Timur oleh otoritas Thailand. Simak upaya diplomatik untuk membebaskan nelayan ini.

Duta Besar Arab Saudi di Jakarta menyampaikan kecaman keras negaranya terhadap serangan Iran ke negara-negara Teluk. Kecaman Saudi Serangan Iran ini datang di tengah seruan agar Indonesia mengambil sikap lebih tegas.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, menyampaikan duka cita mendalam atas kabar Khamenei meninggal dunia akibat serangan AS-Israel, sekaligus menyerukan deeskalasi di Timur Tengah.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran yang berujung pada kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menuntut penyelidikan PBB.

Pakar Hukum Internasional Universitas Andalas (Unand) Prof. Ferdi menegaskan Serangan AS-Israel Langgar Piagam PBB serta hukum internasional, khususnya terkait pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan tindakan agresif mereka terhadap Iran, memperingatkan potensi bencana kemanusiaan dan ekonomi di kawasan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak deeskalasi segera di Timur Tengah menyusul serangan AS-Israel ke Iran dan balasan Teheran. Konflik berpotensi meluas, apa langkah selanjutnya untuk stabilitas kawasan?

Qatar Kecam Serangan Rudal Iran terhadap wilayahnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman stabilitas kawasan, menegaskan hak untuk merespons sesuai hukum internasional.

Malaysia menyatakan kecaman keras atas Serangan Israel ke Iran, menegaskan bahwa tindakan agresif tersebut hanya akan memicu konflik lebih luas dan mengancam stabilitas global.

Venezuela mengecam perintah eksekutif Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang mempertahankan perdagangan sah dengan Kuba, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan mengancam kebebasan berdaulat negara.