Hukum internasional
-
News •Iran Kecam Keras: Tindakan AS Mirip Teroris Targetkan Infrastruktur SipilJuru Bicara Kemenlu Iran menuduh tindakan AS mirip teroris karena sengaja menargetkan infrastruktur sipil dalam agresi militer berkelanjutan, menimbulkan pertanyaan serius tentang moralitas dan hukum internasional.
-
Dunia •Iran Tegaskan Selat Hormuz Dikelola Bersama Oman Sesuai Hukum InternasionalDalam pernyataan di stasiun televisi IRIB, Menlu iran mengatakan Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz.
-
News •Yordania Kecam Keras Penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh Pemukim Israel: Langgar Hukum InternasionalYordania mengecam keras Penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh pemukim Israel yang mengibarkan bendera, menyebutnya provokasi tak bisa diterima dan pelanggaran hukum internasional.
-
News •Presiden Vietnam To Lam Desak Pengendalian Diri di Tengah Krisis Tatanan InternasionalPresiden Vietnam To Lam menyerukan pengendalian diri dan dialog di Shangri-La Dialogue, menyoroti bahaya persaingan geopolitik dan meningkatnya ketidakstabilan global yang memicu Krisis Tatanan Internasional.
-
Politik •Indonesia Kecam Keras Israel atas Penahanan Relawan GSF, Langgar Hukum InternasionalPemerintah Indonesia mengecam keras tindakan Israel yang menahan relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, menegaskan insiden ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan berhasil memulangkan sembilan WNI.
-
News •Kemlu RI Kecam Pencegatan Kapal Israel, Sambut Kepulangan WNI GSF dengan SelamatKemlu RI mengecam keras pencegatan kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) oleh Israel. Sembilan WNI peserta GSF telah tiba dengan selamat di tanah air, hasil diplomasi intensif pemerintah.
-
News •Sembilan WNI Korban Penahanan Israel Tiba di Tanah Air, Menlu Mengecam KekerasanSembilan WNI Korban Penahanan Israel akhirnya kembali ke Indonesia setelah ditahan militer Zionis, Menlu Sugiono mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.
-
Politik •CISFED Dorong Indonesia Lebih Asertif Hadapi Krisis Kemanusiaan Gaza Akibat Agresi IsraelCISFED mendesak Indonesia lebih asertif hadapi krisis kemanusiaan Gaza. Desakan ini muncul menyusul pelanggaran hukum internasional dan dampak langsung pada kepentingan WNI.
-
News •Prancis Siapkan Misi Perlindungan di Selat Hormuz, Tegaskan Tidak Ikut Koalisi ASMenteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengumumkan rencana **Misi Perlindungan Prancis di Selat Hormuz** yang bersifat defensif untuk mengamankan pelayaran dan mencegah pemerasan di jalur vital tersebut.
-
Politik •Indonesia Mendesak Investigasi PBB atas Gugurnya Praka Rico dan Prajurit TNI di LebanonPemerintah Indonesia kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugurnya Praka Rico dan tiga prajurit TNI lainnya di Lebanon, menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.
-
News •Kemenkum Edukasi Pentingnya Layanan Apostille untuk Dokumen Publik Lintas NegaraKantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.
-
Politik •BKSAP DPR RI Desak PBB Lakukan Investigasi Objektif atas Serangan Israel ke UNIFILBadan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi objektif terkait serangan Israel ke pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Desakan ini muncul setelah tiga prajurit TNI gugur dalam insiden
-
News •AS Berupaya Hindari Tuduhan Kejahatan Perang dalam Potensi Serangan ke IranPentagon tengah meninjau daftar fasilitas energi Iran untuk menghindari tuduhan kejahatan perang dalam potensi serangan AS ke Iran, memicu perdebatan internal mengenai target sipil dan militer.
-
Politik •DPR RI: UU Hukuman Mati Tahanan Palestina Ancaman Nyata GenosidaWakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam pengesahan undang-undang hukuman mati tahanan Palestina oleh parlemen Israel (Knesset) sebagai ancaman genosida nyata dan pelanggaran HAM berat yang memicu ketegangan di kawasan.
-
Politik •Indonesia Tuntut Jaminan Keamanan Prajurit Perdamaian di Lebanon Pasca SeranganPemerintah Indonesia mendesak adanya jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian di Lebanon menyusul insiden tragis yang menewaskan tiga personel TNI, menegaskan perbedaan misi peacekeeping dan peacemaking.
-
News •AWG Kutuk Keras UU Hukuman Mati Israel, Desak Aksi Global untuk PalestinaAqsa Working Group (AWG) mengecam keras pemberlakuan UU Hukuman Mati Israel terhadap tahanan Palestina, menyerukan komunitas internasional bertindak segera.
-
News •Indonesia Desak DK PBB Usut Tuntas Insiden UNIFIL Lebanon, Tiga Personel Kembali TerlukaIndonesia kembali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas serangkaian insiden terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) setelah tiga personel penjaga perdamaian Indonesia terluka dalam ledakan di El Addaiseh, Lebanon selatan, menambah d
-
Politik •JDF Asia Pasifik Kecam Keras Pengesahan UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan PalestinaJDF Asia Pasifik mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Israel yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina, mendesak komunitas internasional bertindak tegas.
-
News •Kecaman Malaysia Hukuman Mati Israel: Langgar Hukum Internasional dan HAMMalaysia secara tegas melayangkan kecaman keras terhadap Undang-Undang hukuman mati Israel yang menargetkan rakyat Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk diskriminasi.
-
News •Indonesia Tuntut PBB Selidiki Serangan Israel Terhadap Prajurit TNI di UNIFILPemerintah Indonesia mendesak PBB untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan atas serangan Israel di Lebanon selatan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL, menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut.