DPR Dorong Peningkatan Fasilitas LPP Jayapura, Prioritaskan Sumur Bor dan Sarana Olahraga

Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Jayapura. Kunjungan kerja yang dilakukan di Kabupaten Keerom, Papua, ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi operasional lapas dan pelayanan warga binaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor demi pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik dan manusiawi.

Dalam kesempatan tersebut, Tonny Tesar tidak hanya fokus pada infrastruktur dasar, tetapi juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 kepada seluruh jajaran. Ia berharap agar lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Balai Pemasyarakatan (bapas) di Papua dapat beroperasi secara profesional dan berintegritas. Penekanan pada nilai kemanusiaan dan keadilan dalam menjalankan tugas menjadi poin penting yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.

Dukungan dari DPR RI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi LPP Jayapura, khususnya dalam memenuhi hak-hak dasar warga binaan. Selain sumur bor, Komisi XIII DPR RI juga berencana mengupayakan penambahan fasilitas olahraga. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembinaan fisik, kesehatan, serta pengembangan bakat warga binaan selama menjalani masa pembinaan.

Komisi XIII DPR RI menunjukkan perhatian serius terhadap kondisi fasilitas di lingkungan pemasyarakatan, khususnya LPP Kelas III Jayapura. Tonny Tesar secara langsung mengidentifikasi kebutuhan vital akan sumur bor sebagai solusi permanen untuk masalah air bersih. Ketersediaan air bersih dianggap sebagai elemen fundamental yang menunjang operasional lapas dan kualitas hidup warga binaan.

Kunjungan kerja ini bukan hanya sekadar inspeksi, melainkan juga ajang untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat realisasi peningkatan fasilitas yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan yang layak dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Papua, Bambang Hendra Setyawan, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh DPR RI dan berbagai pihak. Menurut Bambang, pemenuhan kebutuhan air bersih adalah hal mendasar yang krusial dalam mendukung operasional lapas serta pelayanan yang optimal terhadap warga binaan.

Tonny Tesar menyampaikan harapan besar kepada jajaran lapas dan bapas di Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas. Ia menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Hal ini krusial untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan mendukung proses rehabilitasi warga binaan.

Selain itu, anggota DPR RI tersebut juga memberikan motivasi kepada warga binaan agar tetap semangat menjalani masa pembinaan. Ia mendorong mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual. Aspek-aspek ini dianggap penting untuk membentuk pribadi yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Peningkatan kualitas pembinaan menjadi prioritas utama agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang produktif. Bekal ini diharapkan dapat membantu mereka berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan untuk mengurangi angka residivisme dapat tercapai secara efektif.

Ke depan, Komisi XIII DPR RI berencana mengupayakan penyediaan fasilitas olahraga tambahan di LPP Jayapura. Fasilitas ini akan berfungsi sebagai sarana pembinaan fisik yang penting bagi kesehatan warga binaan. Selain itu, fasilitas olahraga juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk pengembangan bakat-bakat terpendam.

Penyediaan sarana olahraga merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam pembinaan. Aktivitas fisik dan pengembangan bakat dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental warga binaan. Ini juga menjadi bentuk perhatian terhadap hak-hak warga binaan untuk mendapatkan fasilitas yang mendukung perkembangan diri mereka.

Komitmen DPR RI ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap lembaga pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan dan pembinaan. Kolaborasi antara DPR, Ditjenpas, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik dan berdaya guna.

Sumber: AntaraNews