Situasi PN Depok Usai KPK OTT Hakim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

KPK akan menganalisis temuan dalam penggeledahan tersebut untuk menguatkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi hakim Depok** terkait percepatan eksekusi lahan, melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mendapatkan izin penahanan hakim Pengadilan Negeri Depok dari Mahkamah Agung dalam waktu singkat, menunjukkan koordinasi efektif dalam penegakan hukum kasus korupsi, khususnya terkait izin penahanan hakim Depok.

KPK berhasil mengungkap detail kronologi OTT Depok pada 5 Februari 2026, yang melibatkan penyerahan uang di Emeralda Golf Tapos terkait sengketa lahan, menyeret pejabat Pengadilan Negeri dan pihak perusahaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti senilai Rp850 juta dari kasus Korupsi PN Depok, yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka, sekaligus mengungkap modus baru penyimpanan uang korupsi.

Pengadilan Negeri Depok terlihat sepi usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, BS, terkait dugaan suap perkara. Penangkapan ini menjadi sorotan publik.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, mendatangi Pengadilan Negeri Depok usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil PN Depok, menimbulkan pertanyaan besar di tengah situasi yang sepi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

Tujuh orang di antaranya adalah dari pihak Pengadilan Negeri Depok, yakni ketua, wakil dan juru sita. KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah.

Merespons kabar tersebut, Mahkamah Agung melalaui juru bicaranya, Yanto, membenarkan kabar tersebut

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.