LIVE

Kunjungan Ketua PT Bandung Hery Supriyono ke PN Depok Pasca OTT KPK

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, mendatangi Pengadilan Negeri Depok usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil PN Depok, menimbulkan pertanyaan besar di tengah situasi yang sepi.

ott kpk
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, mendatangi Pengadilan Negeri Depok usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil PN Depok, menimbulkan pertanyaan besar di tengah situasi yang sepi.
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, mendatangi Pengadilan Negeri Depok usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil PN Depok, menimbulkan pertanyaan besar di tengah situasi yang sepi. (AntaraNews)

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat. Kunjungan ini terjadi tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil PN Depok, berinisial BS. Kedatangan ini menimbulkan spekulasi mengenai maksud dan tujuannya di tengah situasi yang sedang menjadi sorotan publik.

Hery Supriyono tiba di PN Depok pada Jumat, 7 Februari, sekitar pukul 10.45 WIB, menggunakan mobil Toyota Camry hitam berpelat D 5. Ia didampingi oleh seorang asisten, menambah kesan resmi pada kunjungan mendadak tersebut. Maksud kedatangan Kepala PT Bandung ini belum diketahui secara pasti oleh publik maupun media.

Kunjungan ini terjadi di tengah suasana yang sepi di Pengadilan Negeri Kota Depok, pasca terjadinya OTT KPK. Situasi ini menunjukkan dampak langsung dari penangkapan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut, yang mengguncang lingkungan peradilan setempat.

Kedatangan Hery Supriyono di Tengah Situasi Sepi

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, tiba di Pengadilan Negeri Kota Depok pada pukul 10.45 WIB. Ia menggunakan mobil Toyota Camry hitam berpelat D 5, didampingi oleh seorang asisten, menarik perhatian mengingat kondisi PN Depok yang sedang menjadi sorotan publik.

Pengadilan Negeri Kota Depok terlihat sepi pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Pintu gerbang utama tampak tertutup, hanya sesekali dibuka untuk memberikan akses masuk bagi pegawai dan masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Kondisi ini mencerminkan dampak langsung dari peristiwa penangkapan yang baru saja terjadi.

Berdasarkan informasi yang beredar, setiap hari Jumat tidak ada jadwal persidangan di PN Depok. Pada hari tersebut, pelayanan yang tersedia umumnya hanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan di balik suasana sepi yang terlihat di lingkungan pengadilan.

Konfirmasi OTT KPK Terhadap Wakil PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan seorang hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi oleh media.

Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa OTT tersebut merupakan yang keenam kalinya pada tahun 2026. Kasus ini diduga berkaitan dengan dugaan suap perkara, meskipun detail spesifik mengenai kasus tersebut belum diungkapkan secara rinci. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penangkapan Wakil Ketua PN Depok, berinisial BS, tentu saja menimbulkan guncangan di lingkungan peradilan. Peristiwa ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi, bahkan di lembaga penegak hukum sekalipun. Masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini serta tindakan yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya integritas dalam sistem peradilan di Indonesia. Kunjungan Ketua PT Bandung ke PN Depok, di tengah situasi yang sensitif ini, dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan dan perhatian serius terhadap kondisi internal pengadilan. Langkah-langkah selanjutnya dari pihak terkait akan sangat menentukan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
Situasi Sepi di PN Depok Pasca OTT KPK Terhadap Wakil PN Depok

Pengadilan Negeri Depok terlihat sepi usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, BS, terkait dugaan suap perkara. Penangkapan ini menjadi sorotan publik.

hukum
{{caption}}
KY Pastikan Periksa Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Usai OTT KPK

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

KPK
{{caption}}
Respons Istana Hakim PN Depok Kena OTT KPK Sentil Kenaikan Gaji: Ya Bagaimana Hentikan Budaya Korupsi dan Kongkalikong?

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

OTT Hakim Depok
{{caption}}
OTT Hakim di PN Depok, KPK Cokok 7 Orang Termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Terkait Sengketa Lahan

Tujuh orang di antaranya adalah dari pihak Pengadilan Negeri Depok, yakni ketua, wakil dan juru sita. KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah.

OTT Hakim Depok
{{caption}}
OTT KPK Guncang PN Depok, MA Segera Putuskan Sikap

Merespons kabar tersebut, Mahkamah Agung melalaui juru bicaranya, Yanto, membenarkan kabar tersebut

OTT
{{caption}}
Situasi PN Depok Usai KPK OTT Hakim

KPK berhasil melakukan penangkapan tangan terhadap seorang hakim di Pengadilan Negeri Depok.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Perpindahan Uang di OTT Depok, Libatkan Aparat Penegak Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya perpindahan uang dari pihak swasta ke aparat penegak hukum dalam operasi tangkap tangan (OTT KPK Depok) keenam tahun 2026 di Depok, Jawa Barat, memicu pertanyaan dugaan suap atau pemerasan.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Ratusan Juta dalam OTT Hakim Depok Terkait Dugaan Suap Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim di Depok, Jawa Barat, terkait dugaan suap perkara. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang diungkap K

hukum
{{caption}}
KPK Tangkap Hakim di Depok dalam OTT Suap Perkara, Ini Detailnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan OTT, kali ini berhasil menangkap seorang hakim di Depok terkait dugaan suap perkara. Simak selengkapnya.

Depok
{{caption}}
KPK OTT di Depok

KPK belum mau membeberkan lebih jauh pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Pengadaan di Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

anti korupsi
{{caption}}
Ini Sosok Titin, Anggota BPK Sumsel Terjaring OTT KPK Kasus Suap Smart TV Bupati Muara Enim

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

berita update
{{caption}}
5 Anggota BPK Terjaring OTT KPK Terlibat Dugaan Korupsi Pengadaan Smart TV Pemkab Muara Enim

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

berita update
{{caption}}
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

berita update
{{caption}}
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

gratifikasi
{{caption}}
KY Kaji Hasil Pemeriksaan Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Siap Rekomendasikan Sanksi

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

hakim nonaktif
{{caption}}
KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Kasus Korupsi

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

integritas peradilan
{{caption}}
Korupsi PN Depok Disebut Bukan Kebetulan, KPK Ungkap Data Kajian

KPK menyebut kasus korupsi di PN Depok mencerminkan masalah sistemik. Kajian 2020 ungkap inkonsistensi majelis hingga lemahnya transparansi eksekusi.

berita update
{{caption}}
KPK Duga Urgensi Bisnis Jadi Motif Anak Usaha Kementerian Keuangan Suap Hakim PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

integritas peradilan
{{caption}}
KPK Kirim Surat ke MA Sebelum Penahanan Hakim PN Depok, Jaga Marwah Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

hakim depok