Integritas Peradilan

Dharmayukti Karini (DYK) Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan di lingkungan peradilan, mendorong peningkatan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum yang lebih baik.

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mendeklarasikan serta menandatangani Pakta Integritas 2026, menegaskan komitmen kuat mereka dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Para Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat baru saja menggelar deklarasi antikorupsi, suap, dan gratifikasi di Padang, menegaskan komitmen mereka untuk integritas peradilan.

Pemerintah telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan mulai awal 2026. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai **kesejahteraan hakim dan ujian integritas peradilan** di tengah harapan reformasi yang nyata.

Eks Panitera PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, dijatuhi vonis 11,5 tahun penjara atas kasus suap putusan CPO. Simak detail vonis Wahyu Gunawan dan implikasinya terhadap integritas peradilan.