KPK Duga Bupati Muara Enim Edison Terima Jatah 5 Persen dari Rekanan, Terlibat Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim, Edison, menerima jatah sebesar lima persen dari setiap uang setoran rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dugaan ini muncul dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di wilayah tersebut. Penyelidikan KPK mengungkap adanya praktik korupsi sistematis yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta.

Praktik culas ini diduga melibatkan penggunaan rekening penampungan atas nama orang lain atau nomine untuk menyamarkan aliran dana haram. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa uang setoran tersebut kemudian didistribusikan kepada beberapa pihak, termasuk Bupati Edison. Modus operandi ini menunjukkan upaya terstruktur untuk menyembunyikan jejak transaksi ilegal.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Juni 2026, Edison termasuk di antara sepuluh orang yang diamankan. Selanjutnya, pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, termasuk Bupati Edison sendiri. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menegaskan komitmen KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Modus Distribusi Dana Korupsi Bupati Muara Enim

Menurut penyelidikan KPK, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), diduga menjadi pengendali utama rekening-rekening nomine yang digunakan untuk menampung uang setoran dari para rekanan. Peran ABN sangat sentral dalam mengelola dan mendistribusikan dana-dana tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa ABN mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu kepada beberapa penerima. Bupati Muara Enim Edison diduga menerima jatah sebesar lima persen dari total setoran. Sementara itu, kepala dinas mendapatkan tiga persen, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) serta bendahara masing-masing menerima satu persen.

Untuk menyalurkan jatah Edison, seseorang berinisial RDS ditugaskan menarik uang dari rekening nomine yang telah ditentukan oleh Abi. Setelah penarikan, RDS menyerahkan uang tersebut kepada Adi Triyadi (AD), yang merupakan orang kepercayaan sekaligus kerabat dekat Edison. Alur distribusi yang berjenjang ini dirancang untuk mempersulit pelacakan asal-usul uang.

Uang yang diterima oleh Adi Triyadi kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi Edison. Hal ini mengindikasikan bahwa dana hasil korupsi tersebut dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. KPK terus mendalami penggunaan dana ini untuk mengidentifikasi potensi tindak pidana pencucian uang.

Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang signifikan pada 8 Juni 2026, mengamankan total sepuluh orang. Lima orang ditangkap di Jakarta, sementara lima orang lainnya diamankan di wilayah Sumatera Selatan. Operasi ini menunjukkan jangkauan dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi lintas wilayah.

Bupati Muara Enim Edison termasuk salah satu pejabat tinggi yang terjaring dalam OTT tersebut. Penangkapan Edison merupakan bagian dari OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Ini menandakan bahwa KPK secara aktif terus memantau dan menindak praktik korupsi di berbagai sektor.

Sehari setelah penangkapan, tepatnya pada 9 Juni 2026, KPK secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti awal yang cukup kuat yang ditemukan selama proses penyelidikan dan OTT.

Keempat tersangka yang ditetapkan adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan sekaligus orang kepercayaan Edison. Masing-masing memiliki peran kunci dalam skema korupsi ini.

Sumber: AntaraNews