OTT KPK: 13 Orang Termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.

Status tersebut ditetapkan setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan.

KPK berhasil menyita Rp500 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, mengungkap dugaan suap jabatan dan proyek di RSUD Dr. Harjono.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi tetapkan empat tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, termasuk Bupati Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap jabatan dan proyek RSUD. Ini menjadi OTT ketujuh KPK di tahun 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jabatan dan proyek. Terungkapnya kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi.

KPK melakukan penangkapan terhadap beberapa individu di Ponorogo yang terlibat dalam kasus korupsi. Siapa saja yang ditangkap?

KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diduga terlibat korupsi mutasi dan rotasi jabatan, memicu rasa penasaran publik.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT. Apa dugaan kasusnya?

Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mencokok Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

KPK telah mengidentifikasi tujuh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, termasuk Bupati Sugiri Sancoko dan sejumlah pejabat penting, terkait dugaan korupsi mutasi jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya ke Jakarta setelah terjaring OTT KPK Bupati Ponorogo terkait dugaan korupsi mutasi jabatan.

Dua mobil KPK terpantau keluar dari rumah dinas Bupati Ponorogo menuju Mapolres, menguatkan dugaan operasi tangkap tangan (OTT Bupati Ponorogo) terkait jual beli jabatan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPK mengungkap keresahan kepala dinas di Tulungagung akibat dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan modus ancaman surat mundur dan penagihan uang rutin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran dinas, menyusul penetapan tersangka Bupati Tulungagung. Simak selengkapnya peringatan tegas KPK ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

KPK sita sepatu Louis Vuitton senilai ratusan juta rupiah saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi pemerasan pejabat daerah.